Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Terpilih Hadapi Kasus Besar

Kompas.com - 02/12/2011, 14:23 WIB
Ferry Santoso

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Siapa pun pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terpilih harus dapat menyelesaikan pekerjaan rumah KPK yang besar. Pekerjaan rumah itu meliputi menyelesaikan kasus-kasus besar yang strategis dan menarik perhatian masyarakat.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (2/12/2011).

"Kasus Nazaruddin harus diproses KPK sampai tuntas mekipun terkait dengan anggota partai politik," kata Febri. KPK dibentuk sebagai lembaga independen sehingga seharusnya mampu mengusut siapa pun, termasuk lingkaran kekuasaan.

Menurut Febri, kasus-kasus besar yang menjadi pekerjaan besar pimpinan KPK yang terpilih DPR nanti itu adalah mencari penyuap dalam kasus dugaan penyuapan terkait pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom, menelusuri kasus-kasus yang terkait dengan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan kasus Bank Century, termasuk BLBI.

Ke depan, menurut Febri, pimpinan KPK juga harus memprioritaskan kasus-kasus dugaan korupsi secara sektoral, seperti sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Tingkat korupsi di sektor-sektor itu juga dinilai cukup besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Masuk Bursa Pilkada Jateng, Kaesang: Alhamdulillah, Tunggu Kejutan Bulan Agustus

    Masuk Bursa Pilkada Jateng, Kaesang: Alhamdulillah, Tunggu Kejutan Bulan Agustus

    Nasional
    Momen Panglima TNI-Kapolri Nyanyi Bareng di Pagelaran Wayang Kulit

    Momen Panglima TNI-Kapolri Nyanyi Bareng di Pagelaran Wayang Kulit

    Nasional
    Ketua KPU Dipecat, Kaesang: Itu yang Terbaik, Kita Hormati

    Ketua KPU Dipecat, Kaesang: Itu yang Terbaik, Kita Hormati

    Nasional
    Blusukan di Tanjung Priok, Kaesang: Bertemu Relawan Pak Presiden

    Blusukan di Tanjung Priok, Kaesang: Bertemu Relawan Pak Presiden

    Nasional
    Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

    Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

    Nasional
    Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

    Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

    Nasional
    Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

    Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

    Nasional
    Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

    Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

    Nasional
    Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

    Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

    Nasional
    22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

    22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

    Nasional
    Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

    Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

    Nasional
    SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

    SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

    Nasional
    Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

    Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

    Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com