Ada Intervensi Kekuasaan Loloskan Calon Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com — Campur tangan pemerintah dinilai sangat terasa dalam proses pemilihan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015.  Kali ini, intervensi itu dirasa lebih besar dibanding proses pemilihan pada periode sebelumnya.

"Ini intervensi kekuasaan paling parah. Menyedihkan," kata Trimedya Panjaitan, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat setelah penundaan proses pemilihan, Jumat (2/12/2011) siang.

Trimedya yang pernah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode sebelumnya di DPR mengatakan, penundaan pemilihan itu telah mempertontonkan bagaimana kekuasaan menentukan keputusan agar mengamankan hingga 2014. Sedianya, pemilihan dilakukan pukul 09.00, tetapi akhirnya ditunda menjadi pukul 14.00.

"Kita dengar pimpinan parpol yang ada di Setgab (Sekretariat Gabungan) dilobi habis-habisan agar mengikuti kemauan kekuasaan untuk memuluskan nama-nama tertentu. Nantinya (yang bersangkutan) akan berutang budi karena sudah diloloskan," kata Trimedya.

Trimedya mengakui, ada undangan dari partai koalisi pagi tadi untuk membahas pemilihan. Namun, undangan itu ditolak. "Kita harapkan Setgab tidak solid," ucap mantan Ketua Komisi III itu.

Kritikan

Penundaan proses pemilihan dikritik para anggota Komisi III. Bambang Soesatyo, anggota dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, penundaan itu lantaran belum ada kesepakatan di Setgab. "Seharusnya jangan korbankan DPR untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu," kata Bambang.

Ahmad Yani, anggota dari Fraksi PPP, mengatakan, sebagai komisi penegakan hukum, pimpinan Komisi III telah melanggar aturan sendiri dengan terlambat membuka sidang.

Indra, anggota dari Fraksi PKS, mengatakan, "Pimpinan (Komisi III) harus mematuhi aturan. Jangan sampai hak setiap anggota terabaikan dengan keputusan-keputusan sesaat."