Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mabes Polri: Dana dari Freeport Bukan Gratifikasi

Kompas.com - 09/11/2011, 20:42 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution membenarkan informasi yang beredar di publik bahwa PT Freeport memberikan uang Rp 1,25 juta per bulan kepada setiap personel polisi di Polda Papua. Tunjangan ini, katanya, diatur dalam MOU antara PT Freeport Indonesia dan Polda Papua pada 8 Maret 2010. Pengamanan PT Freeport ini pun, katanya, sudah sesuai dengan tugas polisi dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Obyek Vital Negara.

"Informasi yang kami terima dari Polda Papua, anggotanya menerima Rp 1,25 juta per bulan sebagai tunjangan dalam rangka pengamanan di obyek vital negara. Freeport juga secara sukarela memberikan fasilitas karena kehidupan yang sulit di sana, " jelas Saud di Gedung Humas Polri, Rabu (9/11/2011).

Penerimaan tersebut, kata Saud, sudah sesuai dengan prosedur karena tunjangan serta bantuan fasilitas dari Freeport itu untuk mendukung kerja pengamanan Freeport sebagai obyek vital nasional. Oleh karena itu, menurut Saud, tak ada unsur gratifikasi kepada anggota kepolisian.

Ia mengacu pada Undang-Undang No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

"Ayat dua mengatakan kepada pejabatnya yang menerima (hadiah) dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya, dia akan dikategorikan  sebagai gratifikasi," tuturnya.

"Sedangkan mereka ini (personel polisi) tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ada (keppres) untuk mengamankan obyek vital negara. Maka, kami simpulkan sementara ini bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum terhadap pemberian tunjangan oleh Freeport kepada anggota," kata Saud.

Ia menyatakan, kepolisian hanya melaksanakan kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Oleh karena itu, jika ada yang tidak puas dalam pelaksanaan tersebut, akan dievaluasi.

"Kami kepolisian bergantung pada bagaimana kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah membuat aturan seperti itu, kami akan ikuti. Jadi, tak ada masalah bagi kami. Yang penting, kami sudah mengikuti sesuai aturan yang ada," kata Saud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi May Day, Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi May Day, Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Nasional
    'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

    "Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

    Nasional
    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Nasional
    Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

    Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

    Nasional
    Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

    Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

    Nasional
    Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

    Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

    Nasional
    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Nasional
    'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

    "Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com