Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dharmono: Pengelolaan Keamanan Papua Dirombak

Kompas.com - 09/11/2011, 16:03 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Letjen (Purn) Bambang Dharmono menyatakan, selain  melanjutkan pembangunan dan memulihkan kepercayaan masyarakat Papua dan Papua Barat kepada pemerintah, upaya mewujudkan perdamaian di Papua dan Papua Barat harus dilakukan dengan menata kembali pengelolaan keamanan.

Hal itu disampaikan Bambang Dharmono ketika dihubungi per telepon sebelum mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (9/11/2011). Rapat digelar di Kantor Presiden sore ini dengan dihadiri Wakil Presiden Boediono dan ketiga menteri koordinator serta sejumlah menteri terkait. Ini adalah rapat pertama setelah terbentuknya UP4B dan ditunjuknya Bambang Dharmana melalui Keputusan Presiden tertanggal 13 Oktober 2011.

"Salah satu yang harus dilakukan oleh kami adalah memberikan trust kepada rakyat Papua dan Papua Barat, karena selama ini mereka kurang percaya kepada pemerintah. Selain itu, juga meneruskan pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Pengelolaan keamanan pun harus dirombak," kata Dhar,omo tanpa mau merinci perombakan seperti apa yang akan dilakukannya.

Menurut dia, untuk rapat dengan Presiden sore ini, dia sudah menyiapkan konsep dan langkah-langkah strategis untuk menangani perdamaian yang permanen di bumi cenderawasih. "Kami sudah menyiapkan sekretariat yang ada di Manokwari (Papua Bart) maupun di Jayapura (Papua) untuk menjadi pusat percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Bahkan kami sudah menyaiapkan lima deputi yang akan membangu saya serta 20 tenaga profesional dan belasan tenaga birokrat yanga akan ditempatkan di masing-masing sekretariat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com