Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dharmono: Pengelolaan Keamanan Papua Dirombak

Kompas.com - 09/11/2011, 16:03 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Letjen (Purn) Bambang Dharmono menyatakan, selain  melanjutkan pembangunan dan memulihkan kepercayaan masyarakat Papua dan Papua Barat kepada pemerintah, upaya mewujudkan perdamaian di Papua dan Papua Barat harus dilakukan dengan menata kembali pengelolaan keamanan.

Hal itu disampaikan Bambang Dharmono ketika dihubungi per telepon sebelum mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (9/11/2011). Rapat digelar di Kantor Presiden sore ini dengan dihadiri Wakil Presiden Boediono dan ketiga menteri koordinator serta sejumlah menteri terkait. Ini adalah rapat pertama setelah terbentuknya UP4B dan ditunjuknya Bambang Dharmana melalui Keputusan Presiden tertanggal 13 Oktober 2011.

"Salah satu yang harus dilakukan oleh kami adalah memberikan trust kepada rakyat Papua dan Papua Barat, karena selama ini mereka kurang percaya kepada pemerintah. Selain itu, juga meneruskan pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Pengelolaan keamanan pun harus dirombak," kata Dhar,omo tanpa mau merinci perombakan seperti apa yang akan dilakukannya.

Menurut dia, untuk rapat dengan Presiden sore ini, dia sudah menyiapkan konsep dan langkah-langkah strategis untuk menangani perdamaian yang permanen di bumi cenderawasih. "Kami sudah menyiapkan sekretariat yang ada di Manokwari (Papua Bart) maupun di Jayapura (Papua) untuk menjadi pusat percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Bahkan kami sudah menyaiapkan lima deputi yang akan membangu saya serta 20 tenaga profesional dan belasan tenaga birokrat yanga akan ditempatkan di masing-masing sekretariat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com