Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tak Pecah, Dukung Ical Sebagai Capres

Kompas.com - 28/10/2011, 14:31 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mengikuti pemilihan Presiden 2014, diyakini tidak akan membuat internal Partai Golkar pecah. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sesuai menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar.

"Kalau semuanya berkomitmen terhadap putusan Rapim, seharusnya tidak ada (perpecahan). Walaupun ada, tapi tidak akan memiliki dampak yang signifikan bagi soliditas partai Golkar," ujar Akbar kepada wartawan di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (28/10/2011).

Dikatakan Akbar, sejauh ini kader-kader di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seluruh Indonesia sudah meyakini Aburizal adalah sosok yang tepat jadi calon Presiden dari partainya. Atas faktor tersebut, Akbar yakin, partai Golkar akan tetap solid mendukung Aburizal.

"Apalagi itu (pencalonan) sudah menjadi putusan dari Rapim. Meskipun secara faktual ya bisa saja ada yang belum sreg, belum begitu kuat pencalonan itu, bisa saja. Tapi yang terpenting kan sudah diputuskan oleh partai," kata Akbar.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar, Kamis (27/10/2011) kemarin, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk mengikuti pemilihan Presiden 2014. Namun, deklarasi pencalonannya sebagai presiden akan dilakukan di Rapimnas III Golkar tahun 2012.

Keputusan itu diambil karena elektabilitas Golkar yang saat ini sekitar 18 persen, pada tahun 2012 diharapkan sudah lebih dari 25 persen dan elektabilitas Aburizal sekitar 20 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com