Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan: Tanggung Jawab Itu Ibarat Racun!

Kompas.com - 19/10/2011, 01:38 WIB
M.Latief

Penulis

Dahlan: Para direksi BUMN itu bukan orang bodoh, mereka pintar-pintar. Biarkan mereka bekerja dengan baik dan jangan terlalu banyak diganggu.

Tanya: Bagaimana pula cara mengatasi intervensi non-politik?

Dahlan: Ada intervensi politik, ada intervensi non-politik. Setiap direksi harus mempunyai akal mencegah intervensi politik.

Tanya: Setelah intervensi diupayakan dikurangi dari kegiatan korporasi, lantas apa yang selanjutnya dilakukan BUMN?

Dahlan: Kementerian BUMN harus memberikan keleluasaan lebih besar kepada tiap-tiap BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi adalah napas dari sebuah perusahaan. Kalau terlalu dikekang, maka itu namanya bukan korporasi, melainkan sebuah instansi.

Keleluasaan melakukan aksi korporasi harus diberikan kepada BUMN karena aksi korporasi merupakan napas sebuah perusahaan. Setelah diberi keleluasaan menjalankan aksi korporasi, maka pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dilakukan dapat diminta.

Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami minta tanggung jawab itu. Jadi, jangan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada.

Tanya: Bagaimana soal BUMN yang saat ini masih saja merugi? Apa langkah yang akan diambil untuk menanganinya?

Dahlan: Tugas korporasi adalah keharusan mencari laba. Tanggung jawabnya adalah bahwa perusahaan harus menciptakan nilai korporasi agar dapat mencari laba lebih besar sehingga perusahaan harus lebih efisien.

Tanya: Dalam perkembangannya, penawaran saham perdana kepada publik (IPO) sejumlah BUMN memberikan hasil positif kepada yang bersangkutan. Apakah pola IPO akan terus dilanjutkan?

Dahlan: IPO bisa saja menjadi langkah yang harus ditempuh dalam menyehatkan perusahaan. Namun, hal itu harus dirumuskan kembali agar tidak terjadi moral hazard di sana.

Tanya: BUMN menjadi harapan semua kalangan agar mampu memberi kontribusi besar terhadap APBN.

Dahlan: Presiden menginginkan BUMN tetap andal dalam tugasnya sebagai penggerak ekonomi. Untuk itu, pembenahan BUMN secara berkelanjutan harus terus dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

    Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

    Nasional
    Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

    Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

    Nasional
    Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

    Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

    Nasional
    Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

    Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

    Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

    Nasional
    Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

    Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

    Nasional
    Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

    Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

    Nasional
    Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

    Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

    Nasional
    PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

    PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

    Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

    Nasional
    Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

    Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

    Nasional
    Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

    Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

    Nasional
    “Saya kan Menteri...”

    “Saya kan Menteri...”

    Nasional
    Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

    Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

    Nasional
    Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

    Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com