Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjuk Amir-Deny, Presiden Prioritaskan Penegakan Hukum

Kompas.com - 18/10/2011, 11:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penunjukan Amir Syamsudin selaku calon Menteri Hukum dan HAM dan Deny Indrayana selaku calon Wakil Menkumham dinilai mencerminkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memprioritaskan sektor penegakan hukum tiga tahun ke depan.

Hal itu dikatakan Benny K Harman, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR, Selasa (18/10/2011).

"Penunjukan kedua tokoh hukum itu, antara praktisi (Amir) dan akademisi (Deny), diharapkan mampu menjawab berbagai problem hukum yang selama ini belum terlaksana dengan baik," kata Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat itu.

Amir merupakan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Ia menggantikan Patrialis Akbar yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Adapun Denny saat ini masih menjabat Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi. Ia juga bertugas menjadi Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Benny menolak jika ada penilaian yang menyebut penunjukan Amir untuk mengamankan kepentingan Partai Demokrat. "Kepentingan itu adalah kepentingan mempercepat penegakan hukum," kata dia.

Penilaian sama disampaikan Saan Mustofa, politisi Partai Demokrat lainnya. Keduanya, kata Saan, telah memiliki pengalaman yang memadai di bidang penegakan hukum.

"Dilihat dari track record mereka, menurut saya mereka menduduki pos tepat untuk bisa menjawab harapan dan tuntutan publik," kata anggota Komisi Hukum itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com