Badan Anggaran Tidak Manfaatkan Momen

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak memanfaatkan momen untuk menunjukkan bahwa tidak semua anggota Banggar terlibat mafia anggaran ketika empat pimpinannya diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hampir setiap hari Banggar dapat stigma jadi sarang mafia anggaran. Itu kan menyakitkan semua anggota Banggar. Kalau lebih tenang, itu bisa dijadikan klarifikasi bahwa ada juga orang yang baik. Banggar bukan tempat berkumpulnya mafia," kata Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), saat diskusi di Jakarta, Sabtu (1/10/2011).

Sebastian menilai, sikap empat pimpinan Banggar yang mogok kerja dengan menyerahkan mandat kepada pimpinan DPR adalah sebuah bentuk kepanikan. Mereka, kata dia, khawatir akan duduk di kursi pesakitan nantinya.

"Padahal, belum tentu. Kalau tidak ada udang di balik batu, mengapa mesti panik? Kalau tidak ada sesuatu, mengapa mesti takut," kata Sebastian.

Sebastian menambahkan, tindakan pimpinan Banggar itu semakin fatal ketika pimpinan DPR mendukung sikap itu.

"Ini semakin ruwet sehingga seolah-olah terjadi perselisihan antara DPR dan KPK," ujar dia.

Menurut Sebastian, sikap pimpinan Banggar itu tidak terpuji dan telah memberikan pelajaran sangat buruk.

"Ini akan dicontoh di daerah-daerah. Bayangkan, kalau DPRD mencontoh, bahaya negara ini. Ini harus diberi sanksi," tutur dia.

Seperti diberitakan, pimpinan Banggar mogok membahas rancangan anggaran pendapatan negara (RAPBN) 2012 setelah diperiksa KPK. Mereka langsung menyerahkan mandat kepada pimpinan DPR. Setelah dikecam banyak pihak, mereka akhirnya bersedia membahas RAPBN sejak Kamis.

Saat ini, ada 85 anggota Banggar yang tengah membahas RAPBN di kawasan Puncak, Jawa Barat. Rencananya, pimpinan DPR dan pimpinan KPK akan melakukan rapat konsultasi Senin pekan depan untuk membahas masalah itu.