Keadilan, Akar Utama Konflik Sosial

Kompas.com - 15/09/2011, 12:26 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menilai akar utama konflik kerusuhan yang muncul di beberapa wilayah Indonesia seperti Ambon dan Papua secara pasti belum dapat dijelaskan. Namun menurutnya, faktor keadilan sosial sangat erat kaitannya dengan munculnya konflik-konflik horisontal di dalam masyarakat.

"Masyarakat bagaikan rumput kering, sekecil apapun persoalan yang memicu, dapat tersulut api dan dengan mudah terprovokasi tanpa adanya keadilan itu," katanya dalam diskusi bertajuk "Kerusuhan Ambon dan Papua: Akar Penyebab dan Pemecahannya" di Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Ia menilai, beberapa persoalan di daerah tersebut lebih mengarah pada anomali, namun secara nyata terdapat fakta masyarakat saling curiga dan konfliknya terasa sampai sekarang.

Dia menjelaskan, seringkali dalam beberapa konflik pada awalnya muncul anggapan bahwa agama, isu gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS), dan rivalitas politik menjadi pemicu.

"Tapi ternyata bukan isu agama, tapi agama bisa ditarik dalam sebuah konflik. Eksistensi RMS, di sana tidak populer lagi. Rivalitas politik ternyata juga tidak benar," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Mu'ti, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama membangun keadilan agar konflik sosial teresebut dapat diminimalisir. Ia juga meminta agar pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai janji-janjinya terhadap beberapa persoalan di daerah-daerah yang sering terjadi konflik.

"Kita membutuhkan pemimpin yang punya kepastian agar masyarakat tidak kehilangan harapan. Karena jika sampai masyarakat kehilangan harapan itu, orang akan mudah reaksioner, sehingga mudah mudah terpancing dengan isu-isu provokatif," kata Mu'ti.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Benny Susetyo, mengaku khawatir konflik yang muncul di tengah bangsa ini adalah karena masyarakat sudah kehilangan harapan kepada pemimpinnya. Menurutnya, masyarakat telah sampai pada titik jenuh dengan janji-janji pemerintah yang tidak kunjung terealisasi.

"Akar masalahnya adalah tidak adanya kehendak baik, political will dari pemerintah. Yang ada sampai sekarang hanyalah upaya meredam, bukan menyelesaikan secara menyeluruh. Pemerintah harus menjadi pemimpin yang memberikan harapan, sehingga rakyat tidak bimbang dan kehilangan tujuannya," kata Benny.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X