Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Acos dan Ali Mudhori

Kompas.com - 15/09/2011, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Iskandar Pasajo (Acos) dan mantan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Mudhori terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kamis (15/9/2011).

Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus tersebut, Dharnawati. "Keduanya jadi saksi Dharnawati," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi, Kamis.

Acos disebut sebagai orang dekat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung. Sementara Ali disebut sebagai staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

Nama keduanya pertama kali dicetuskan oleh kuasa hukum Dharnawati yang bernama Rahmat Jaya. Dia mengatakan bahwa Ali, Acos, dan staf Muhaimin lainnya bernama Fauzi terlibat sebagai makelar proyek. Selain itu, pihak Dharnawati menyebut nama mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik turut menjadi makelar.

Diduga, Acos, Ali, dan Sindu Malik yang disebut sebagai konsultan Banggar DPR di Kemennakertrans itu pernah menawarkan peluang program dengan menggunakan anggaran PPID kepada Sekretaris Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya.

Keduanya menawarkan penganggaran program tersebut dengan syarat adanya commitment fee. Nyoman juga menjadi tersangka dalam kasus ini bersama Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi PT2KT, Dadong Irbarelawan.

Ketiga tersangka, yakni Dharnawati, Dadong, dan Nyoman, diduga melakukan percobaan penyuapan terhadap Muhaimin Iskandar. Ketiganya tertangkap tangan dua pekan lalu. Bersamaan dengan penangkapan ketiganya, KPK menyita alat bukti uang Rp 1,5 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com