SBY Tak Campuri Konflik Internal UI

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan tak akan mencampuri kisruh internal di Universitas Indonesia.

Namun, Presiden mengetahui dua orang anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, saat ini menjadi penegah dalam kisruh internal tersebut.

"untuk menenangkan atau mendamaikan ketegangan di mana pun, termasuk institusi pendidikan, tentu perlu upaya-upaya agar tidak kontraproduktif," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/9/2011).

Julian menegaskan, Presiden tidak akan mencampuri urusan internal UI terkait pemberian gelar doctor honoris causa. "Pemberian doctor honoris causa oleh sebuah institusi perguruan tinggi adalah keputusan intern dari perguruan tinggi tersebut," sambung Julian.

Seperti diwartakan, pemberian gelar doktor kehormatan kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud oleh Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan internal UI.

"Sebagai orang UI, saya malu," tegas Prof Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (26/8/2011) pagi.

"Duka kita atas pemancungan Ruyati belum cair, lalu akademisi memberi gelar doktor kehormatan atas nama kemanusiaan. Ini maksudnya apa?" sergah guru besar bidang hukum UI itu.

Pakar komunikasi UI, Ade Armando, mengatakan, pemberian gelar itu memprihatinkan dan mengabaikan nurani bangsa karena sang raja tak punya prestasi apa pun dalam tiga kriteria yang dikemukakan Rektor UI, yakni bidang perdamaian global, kemanusiaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Arab Saudi memiliki catatan sangat buruk dalam hal perlindungan atas hak-hak asasi manusia, tidak memiliki catatan membanggakan dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan, dan bahkan dikenal sebagai pendukung penyebaran ajaran Islam yang eksklusif, tidak toleran, dan anti-keberagaman," tandas Ade.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi, menambahkan, "Secara pemikiran keislaman, dalam 10 dekade terakhir ini tak ada pemikiran moderat yang dicetuskan ulama Saudi."

Menurut Okky Asokawati, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, langkah Rektor UI memberikan gelar doktor kehormatan kepada Raja Arab Saudi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan; SK Rektor UI Nomor 1312 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178 Tahun 2001.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 dikatakan, gelar doktor kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia, khususnya sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya.

"Apanya yang luar biasa? Pelanggarannya?" sergah Okky, yang menyatakan segera berkoordinasi dengan Ketua Komisi IX DPR RI untuk meminta penjelasan Rektor UI.

Okky melanjutkan, dalam Pasal 4, Ayat (1) dan (2) SK Rektor UI Nomor 1312 Tahun 2008 dikatakan, tempat upacara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan adalah kampus universitas, dapat dilakukan pada saat wisuda, dies natalis atau waktu lain yang ditentukan rektor, tetapi tetap di universitas.

"Pemberian penghargaan itu tak lazim sebagaimana biasanya karena diantarkan langsung ke Istana Raja Abdullah di Arab Saudi," ungkap Anis, yang mempertanyakan barter dari pemberian penghargaan terhormat itu di tengah keprihatinan terhadap hak-hak kemanusiaan buruh migran Indonesia di Arab Saudi.