Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Akan Bela Nazaruddin

Kompas.com - 08/08/2011, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat memastikan tak ada lagi hubungan dengan mantan bendahara umumnya, M Nazaruddin. Oleh karena itu, Demokrat tak akan memberikan pendampingan kepadanya dalam proses kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011.

"Sejauh ini kan Nazaruddin sudah dipecat dari Demokrat. Bahkan yang bersangkutan sudah menunjuk pengacaranya sendiri. Kami serahkan saja kepada Kepolisian dan KPK. Dengan partai, sudah tidak ada hubungan lagi," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa kepada wartawan, Senin (8/8/2011), saat diminta menanggapi penangkapan Nazaruddin di Cartagena, Kolombia.

Saan mengatakan, Demokrat hanya berharap Nazaruddin bisa segera memberikan klarifikasinya kepada aparat penegak hukum mengenai tuduhannya terhadap sejumlah tokoh Demokrat, baik melalui wawancara langsung di televisi, maupun layanan BlackBerry Messenger. Demokrat, lanjutnya, memberikan apresiasi yang tinggi kepada aparat penegak hukum karena keberhasilan menangkap Nazaruddin.

Keberhasilan ini, lanjutnya, mematahkan anggapan bahwa pemerintah dan polisi tidak berhasil menangkap mantan anggota Komisi VII DPR RI ini dan membuatnya melakukan klarifikasi. "Itu yang menjadi harapan kami semua di Demokrat," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, siang ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan bahwa sesorang yang mirip dengan Nazaruddin telah berhasil ditangkap di Kolombia kemarin malam. Nazaruddin ditangkap sesaat sebelum keluar dari negara tersebut dengan paspor atas nama M Syahruddin. Hasil tes sidik jari yang dilakukan tim dari Polri menunjukkan bahwa orang tersebut identik dengan Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Nasional
    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Nasional
    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Nasional
    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    Nasional
    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Nasional
    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Nasional
    Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

    Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

    Nasional
    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com