BK DPR Mestinya Libatkan Pihak Luar Juga

JAKARTA, KOMPAS.com- Seturut dengan usul perombakan Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melibatkan lebih banyak anggota dari lingkup eksternal, hal serupa semestinya diterapkan juga di Badan Kehormatan DPR.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menyebutkan, usulan "serupa tapi tak sama" tersebut pernah disampaikan PSHK  saat pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 22/2003 yang saat itu masih populer dengan sebutan UU Susduk). PSHK mengusulkan agar komposisi anggota BK tidak hanya berasal dari anggota DPR, tapi juga dari pihak luar.

Menurut Ronald, dengan melibatkan pihak eksternal, diharapkan ada imbangan obyektivitas penilaian, sehingga keputusan BK berada pada kualifikasi teruji dari tarik-menarik kepentingan antarfraksi. Jika usul itu disepakati, akan dapat dikendalikan potensi konflik kepentingan sejak awal. Bagaimanapun yang diadukan ke BK adalah "sejawat". Ronald juga berpendapat bahwa komposisi keanggotaan BK DPR, idealnya pihak eksternal lebih banyak dari internal anggota DPR.

"Jadi, kalau DPR menyatakan bahwa Komisi Etik KPK harus dirombak untuk mengondisikan agar kerja yang dilakukan lebih independen dan bebas dari konflik kepentingan, pertimbangan demikian bisa digunakan untuk merestrukturisasi keanggotaan BK DPR karena memang situasi dan kebutuhannya juga dirasakan ada di DPR," sebut Ronald.