Jasin: Semua Pimpinan KPK Harus Diperiksa

Kompas.com - 27/07/2011, 00:16 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengemukakan, Komite Etik yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak tebang pilih dalam memeriksa unsur pimpinan KPK terkait tudingan yang dilancarkan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurutnya, semua unsur pimpinan KPK harus diperiksa. "Kalau dasar pemeriksaan Komite Etik hanya didasarkan pada siapa yang pernah disebut dalam nyanyian Nazaruddin dan siapa yang pernah ketemu dengan Nazaruddin, maka Komite Etik harus fair, tidak tebang pilih karena yang disebut Nazaruddin juga termasuk Busyro. Dia juga harus diperiksa," kata Jasin melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada wartawan, Selasa (26/7/2011).

Nazaruddin menyebut sejumlah unsur pimpinan KPK turut merekayasa kasusnya. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini menyebutkan bahwa Jasin dan Chandra M Hamzah bersekongkol merekayasa kasusnya bersama Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Selain itu, mantan anggota DPR tersebut menuding Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja turut bersekongkol dengan Anas.

Terkait hal itu, Jasin mengaku tidak mengenal Anas dan Nazaruddin. Meskipun demikian, Jasin mengaku siap jika harus diperiksa Komite Etik. Jasin mengatakan, dia tidak pernah bertemu, apalagi mengenal M Nazaruddin. Menurut dia, unsur pimpinan KPK yang pernah bertemu dengan Nazaruddin adalah Chandra M Hamzah dan Haryono Umar. Sementara itu, pejabat KPK yang pernah bertemu dengan Nazaruddin adalah Deputi Penindakan Ade Raharja, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Johan Budi, dan Sekjen KPK Bambang Proptono Sunu. "Apa pun motif pertemuannya, walau tidak suap, menurut saya orang-orang itu harus diperiksa juga," kata Jasin.

Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa KPK membentuk Komite Etik untuk memeriksa sejumlah unsur pimpinan KPK yang namanya disebut-sebut oleh M Nazaruddin. Unsur pimpinan yang akan diperiksa adalah Chandra dan M Jasin. Sementara itu, unsur pimpinan lainnya yang namanya tidak disebut adalah Busyro, Bibit Samad Riyanto, dan Haryono Umar akan menjadi anggota Komite Etik.

Komite Etik tersebut juga beranggotakan unsur penasihat KPK dan unsur masyarakat. Selain Komite Etik, pimpinan KPK juga menugaskan Deputi Pengawasan Internal untuk memeriksa pejabat KPK lainnya, seperti Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Kepala Biro Humas KPK Johan Budi. Belakangan, Nazaruddin menuding bahwa Johan Budi turut dalam beberapa pertemuan antara Ade dan Nazaruddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Nasional
    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Nasional
    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Nasional
    Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

    Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

    Nasional
    Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

    Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

    Nasional
    Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

    Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

    Nasional
    Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

    Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

    JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

    Nasional
    Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

    Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

    Nasional
    UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

    UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

    Nasional
    KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

    KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

    Nasional
    UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

    UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

    Nasional
    'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

    "Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

    Nasional
    Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

    Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

    Nasional
    Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

    Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.