KAKAR Minta SP3 Ribka Tjiptaning

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) meminta kepada Bareskrim Polri salinan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat penghilangan "ayat tembakau", dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

"Kami ingin surat SP3 itu diberikan," kata Hakim Soramuda Pohan, aktivis KAKAR saat mendatangi Bareskrim Polri, Rabu ( 20/7/2011 ). Hakim datang bersama Emerson Yuntho, wakil koordinator Indonesia Corruption Watch.

KAKAR melaporkan kasus hilangnya Ayat 2 Pasal 113 UU kesehatan yang berbunyi "Zat adiktif sebagaimana dimaksud Ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif, yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekeliling".

Setelah RUU Kesehatan disahkan di DPR, Pasal 113 memiliki tiga ayat. Namun, dalam lembaran negara, Pasal 2 tidak tercatat. Selain itu, penjelasan Pasal 2 masih tercatat. Setelah dikecam banyak pihak, pasal itu kini tercantum kembali dalam UU.

Hakim menilai, awalnya penyidik bekerja profesional. Orang-orang yang tidak disebut terlibat ikut diperiksa. Penyidik juga rutin melaporkan kepadanya melalui surat setiap perkembangan penanganan kasus.

Ketika awal penyelidikan, ungkap Hakim, penyidik menuliskan di depan nama-nama yang diduga terlibat dengan inisial TSK dalam surat. "Menurut hemat saya, itu mungkin singkatan tersangka. Mulai Agustus 2010 , di depan nama-nama ditulis tersangka. Jadi tidak lagi dikaburkan," katanya.

Dalam surat pemberitahuan yang dibuat 24 Agustus 2010, nama Ribka Tjiptaning (mantan Ketua Komisi IX DPR) dan Maryani Baramuli (Wakil Ketua Komisi IX) dituliskan tersangka. Dalam surat itu juga dituliskan penyidik menyebut tengah melakukan penyidikan.

Namun, lanjut Hakim, pada pertengahan Oktober 2010 ia menerima surat pemberitahuan dari pihak Bareskrim Polri bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus itu. Namun penyidik tidak memberikan salinan penerbitan SP3.

"Saya sudah dua kali kirimkan surat yang berisi permohonan agar diberikan SP3 itu. Hingga detik ini belum diberikan. Jadi kami datang untuk terima surat itu (SP3)," ucap mantan anggota Komisi IX yang terlibat dalam perumusan UU Kesehatan itu.

Seusai menemui pihak Bareskrim, Hakim mengatakan, penyidik berjanji segera memberikan salinan penerbitan SP3. "Kami kasih batas waktu seminggu. Kalau tidak, kita laporkan ke Kompolnas bahwa ada instansi yang agak lambat kerjanya," ujarnya.

Setelah surat itu diterima, tambah Hakim, pihaknya akan membahas langkah selanjutnya. Salah satu langkah yang akan diambil yakni menggugat Polri dalam praperadilan.