Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Tak Salahkan Media

Kompas.com - 12/07/2011, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menyalahkan media massa terkait adanya pemberitaan media massa terkait kasus dugaan korupsi yang bersumber dari SMS dan Blackberry Messenger yang bersumber dari telepon seluler yang diketahui milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Nazaruddin, kini tersangka kasus dugaan suap pada proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, turut menyeret nama sejumlah politisi Partai Demokrat. "Sebetulnya, Presiden tidak menyalahkan media. Pemahaman yang terbentuk terkesan Presiden menyalahkan media. Makna yang terkandung sebenarnya adalah Presiden ingin kalau ada pemberitaan yang ingin dikemukakan ke ruang publik, hal tersebut bisa diverifikasi kebenarannya," kata Julian, Selasa (12/7/2011).

Julian mengatakan, ada media yang mengangkat berita terkait dugaan suap tersebut dengan merujuk pada sumber yang sumir. Media tersebut dinilai tidak bisa memastikan apakah SMS ataupun Blackberry Messenger (BBM) yang digunakan sebagai kutipan benar-benar bersumber dari Nazaruddin. "Ini akan berbeda kalau Nazaruddin telah tertangkap dan memberikan pernyataan langsung," kata Julian.

Kemarin, SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengutarakan keluhannya terhadap pemberitaan media massa yang dianggap menyudutkan kader Partai Demokrat.

"Banyak pemberitaan media massa, termasuk media yang selama ini memiliki kredibilitas dan reputasi baik, yang terus memojokkan Partai Demokrat dengan bersumber dari SMS atau BBM. Yang saya tak paham dengan akal dan logika saya, justru berita yang bersumber dari SMS dan BBM dijadikan judul besar, tema utama, dan headline yang mencolok. Misalnya, SMS dan BBM yang dikirim orang yang mengaku Nazaruddin, yang sekarang yang bersangkutan masih buron. Tak dikonfirmasi kebenarannya, dianggap kebenaran, dan dijadikan alat untuk menghakimi Partai Demokrat. Dengan segala kerendahan hati, perilaku politik seperti ini tak mencerdaskan kehidupan bangsa," papar SBY.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Dewan Pers Agus Sudibyo menilai, pernyataan SBY yang mengkritik pers tidak proporsional.

"Itu (kritikan) menunjukan bahwa dia (SBY) tidak paham tentang jurnalisme. Jadi, media boleh saja mengutip BBM atau SMS itu, tidak masalah karena informasi itu bisa didapat dari mana saja," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2011).

Agus juga menilai, headline besar terkait kasus tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upaya memojokkan Partai Demokrat. Menurutnya, yang perlu dikritik dalam masalah itu adalah wartawan yang tidak beranjak dari talking news dalam memberitakan sebuah kasus.

"Media itu mempunyai kewajiban untuk mengecek terhadap pernyataan sumber. Media juga harus dengan kerendahan hati memberitahukan informasi dari BBM dan SMS itu harus diuji apakah benar yang mengirimkan itu Nazaruddin," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com