Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Perpanjang Masa Penahanan Syarifuddin

Kompas.com - 21/06/2011, 17:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nonaktif Syarifuddin selama 40 hari. Perpanjangan masa tahanan terhadap tersangka dalam dugaan suap terkait penanganan perkara kepailitan PT Skycamping Indonesia (PT SCI) itu dilakukan demi kepentingan penyidikan.

Kepala Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi, dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan hal tersebut. "Iya, kita perpanjang," katanya melalui pesan singkat, Selasa (21/6/2011).

Secara terpisah, Syarifuddin seusai pemeriksaan mengaku telah menerima surat perpanjangan penahanan terhadapnya itu. "Saya hari ini dipanggil rupanya hanya menerima perpanjangan penahanan, tidak ada pemeriksaan yang lainnya, hanya perpanjangan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Syarifuddin sebagai tersangka bersama seorang kurator bernama Puguh Wirawan. Hakim pengawas pengadilan niaga di PN Jakpus itu kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sejak 2 Juni 2011.

Syarifuddin diduga menerima uang senilai Rp 250 juta dari Puguh terkait penjualan aset PT SCI berupa tanah di Bekasi senilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar. Penjualan aset tersebut melalui persetujuan Syarifuddin selaku hakim pengawas.

Secara terpisah, Puguh Wirawan melalui kuasa hukumnya, Sheila Salomo, mengatakan bahwa uang Rp 250 juta diberikan kepada Syarifuddin sebagai "ucapan terima kasih". Hal tersebut kembali dibantah Syarifuddin hari ini.

Dia mengaku tidak tahu-menahu soal rencana Puguh mengantarkan uang ke rumahnya. "Saya tidak ada komunikasi dengan Puguh. Makanya malam itu puguh bawa uang tanpa setahu saya, bilang itu hanya berkas, tapi ternyata uang," ucap Syarifuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Nasional
    Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Nasional
    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

    Nasional
    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Nasional
    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Nasional
    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Nasional
    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Nasional
    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com