Polisi Dalami Laporan MK soal Andi Nurpati

Kompas.com - 30/05/2011, 18:32 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Matius Salempang mengatakan, pihaknya tengah menindaklanjuti informasi suatu kasus yang diadukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Informasi itu, kata Matius, disampaikan dalam bentuk surat, bukan laporan polisi. Tanpa menjelaskan terkait kasus apa yang tengah diselidiki itu, Matius mengungkapkan, penyidik telah mendatangi berbagai pihak untuk mencari alat bukti maupun meminta keterangan. Matius juga enggan menjelaskan siapa saja yang telah didatangi itu.

"Kita lagi lidik berdasarkan surat dari MK. Penyelidikan itu tidak perlu panggil orang. Kita datang diam-diam. Saya enggak buka siapa-siapa yang didatangi," kata Matius di Mabes Polri, Senin (30/5/2011), ketika ditanya apakah penyidik sudah memeriksa saksi-saksi.

Matius menegaskan, dalam surat dari MK itu sama sekali tidak menyebut nama Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang kini menjadi kader Partai Demokrat. Seperti diketahui, Andi Nurpati dikait-kaitkan dengan pengaduan MK itu. "Surat itu sama sekali tidak menyebut nama itu," ucapnya.

Matius menambahkan, hasil penyelidikan nantinya akan dinilai apakah kasus itu dapat dinaiikan ke tahap penyidikan. Jika dapat dinaiikan, kata dia, pihaknya akan membuat laporan polisi sendiri yakni laporan model A.

Seperti diketahui, langkah Polri itu dilakukan setelah Mahfud menyebut laporannya belum ditindaklanjuti Polri. Mahfud menyebut laporan itu terkait Partai Demokrat. Namun, dia tak bersedia menjelaskan kasus tersebut.

Di Gedung MK hari ini, Mahfud menegaskan pihak yang dilaporkannya ke polisi adalah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati. Laporan itu disampaikan pada 12 Februari 2010 terkait kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen negara. 

"Itu bukan kasus sengketa pemilu, karena kasus sengketa pemilu telah selesai diadili di MK. Ini kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen negara," kata Mahfud, usai acara Rapat Koordinasi MK dan Komisi III DPR RI di Gedung MK Jakarta, Senin (30/5/2010).

Hal itu dikatakan Mahfud terkait bantahan Andi Nurpati yang menyatakan kasus yang dilaporkan oleh MK itu adalah kasus pemilu dan sudah kadaluarsa. Menurut Mahfud, sebuah kasus dikatakan kadaluarsa setelah 12 tahun kemudian, artinya  pada 2022 baru akan kadaluarsa.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    Nasional
    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Nasional
    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Nasional
    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Nasional
    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Nasional
    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Nasional
    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Nasional
    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Nasional
    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Nasional
    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    Nasional
    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Nasional
    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X