Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bentuk Tim Jemput Nazaruddin

Kompas.com - 30/05/2011, 18:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah membentuk tim yang bertugas menjemput mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Singapura.

Menurut dia, Partai Demokrat bertanggung jawab secara moral dan etika untuk membantu proses penegak hukum terhadap Muhammad Nazaruddin. "Dua orang ditugaskan untuk menjemput Nazaruddin pulang ke Indonesia," ujar Ulil di Jakarta, Senin (30/5/2011).

Tim penjemput Muhammad Nazaruddin, kata dia, dibentuk pada pertemuan elite Partai Demokrat di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (27/5/2011) malam.

Menurut dia, keberhasilan kerja tim penjemput untuk menghadirkan Nazaruddin akan menentukan reputasi Partai Demokrat. "Jika Nazaruddin sudah berada di Indonesia sebelum adanya panggilan dari KPK, maka reputasi Partai Demokrat akan baik. Jika Nazaruddin belum kembali ke Indonesia, maka reputasi Partai Demokrat akan sebaliknya," katanya.

Namun Ulil mengatakan, belum tahu kapan tim penjemput itu akan berangkat ke Singapura.

Belum dibentuk

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan Partai Demokrat belum membentuk tim penjemput Nazaruddin karena dinilai belum perlu.

"Muhammad Nazaruddin pergi ke Singapura sudah izin pada pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI karena ingin berobat," kata Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, pimpinan DPR RI mengizinkan Muhammad Nazaruddin pergi ke Singapura karena pada saat meminta izin ke pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Senin (23/5/2011), situasinya bebas, belum ada perintah pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kepergian Nazaruddin ke Singapura, kata dia, adalah hal wajar karena ingin berobat, karena itu dia tidak akan lama berada di Singapura. "Nazaruddin tidak perlu dijemput untuk pulang. Nanti pada saatnya, jika ada panggilan dari KPK Nazaruddin akan memenuhi panggilan," katanya.

Saan meyakini, Muhammad Nazaruddin akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dihadapinya. Menurut dia, Partai Demokrat siap memberikan bantuan jika KPK meminta bantuan terkait proses hukum terhadap Nazaruddin.

Meskipun Partai Demokrat belum membentuk tim penjemput, tapi bukan berarti Partai Demokrat tidak akan membentuk tim tersebut. "Kalau memang situasi memungkin bisa dibentuk, tapi saat ini belum perlu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com