Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuncinya Ketegasan SBY

Kompas.com - 29/05/2011, 10:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, peran Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sangat penting dalam mengendalikan krisis yang tengah menerpa partainya. Setelah nama politisinya M Nazaruddin dikaitkan dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games, kasus ini bergulir demikian liarnya. Terakhir, beredar pesan singkat gelap yang menyebutkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan elite Demokrat, bahkan menyinggung SBY secara personal. Menurut Yunarto, apa yang terjadi saat ini merupakan cermin bahwa ada persoalan konsolidasi internal yang tidak pernah diselesaikan pasca kongres Demokrat yang dimenangkan Anas Urbaningrum pada 2010 lalu. Faksi-faksi yang ada saat kongres belum melebur untuk menjaga soliditas partai.

"Intinya, bagaimana melakukan konsolidasi internal pasca kongres, yang menurut saya tidak diselesaikan setelah satu tahun berjalan. Selain faksi-faksi yang ada, kasus yang ada saat ini juga memunculkan faksi baru yang kemudian memperuncing konflik. Penyelesaiannya hanya bisa dimulai dengan ketegasan SBY. Saat ini, saya melihat SBY seperti menjadi bagian dari konflik itu sendiri," kata Yunarto, yang bisa disapa Toto, kepada Kompas.com, Minggu (29/5/2011).

Menurutnya, SBY sebenarnya sudah memiliki momentum untuk menyelesaikan dugaan-dugaan suap yang dikaitkan dengan Nazaruddin saat melakukan konferensi pers bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, 20 Mei lalu. Saat itu, SBY menyatakan telah menerima laporan Mahfud bahwa Nazaruddin memberikan uang sebesar 120.000 Dollar Singapura pada tahun 2010. "Tetapi, kenapa tidak diikuti dengan tindakan tegas Demokrat, hingga akhirnya ada keputusan Dewan Kehormatan. Lalu terakhir, kenapa Nazaruddin diizinkan fraksi berobat ke Singapura? SBY seperti kehilangan kendali sehingga penanganan Nazaruddin tidak mulus," papar Toto.

"Intinya, bagaimana political will SBY dan bagaimana perannya dalam pengelolaan konflik," lanjutnya.

Penanganan yang tidak tegas, menurut Toto, memberikan peluang bagi pihak luar untuk memanfaatkan momen mendiskreditkan Demokrat. Apa yang terjadi saat ini, dikatakannya, tak bisa serta merta menuding adanya pihak luar yang mengendalikan, seperti ditudingkan Demokrat. 

"Kalau pun ada pihak luar yang bermain, saya pikir sifatnya hanya black campaign saja. Secara keseluruhan, apa yang terjadi di Demokrat sesungguhnya membuka konflik yang ada selama ini. Mumpung masih tiga tahun lagi pemilu, sebaiknya segera diatasi. Posisi Demokrat dalam keadaan sulit, karena mereka juga dalam masa transisi untuk menjadi partai mandiri pasca SBY tahun 2014 nanti," ujar Toto.

Sebelumnya, saat dihubungi Kompas.com secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan, pihaknya mensinyalir ada pihak-pihak di luar partai yang ingin menghancurkan Demokrat. Siapa pihak tersebut? Ia hanya menyebutkan, terkait dengan rivalitas politik.

"Sangat nyata dan meyakinkan bagi kami dan Pak SBY bahwa ada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan rivalitas politik dengan memanfaatkan kasus Nazaruddin sebagai strategi atau celah untuk menghancurkan Demokrat. Ini untuk kepentingan (pemilu) 2014," kata Kastorius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com