Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Ada Kesepakatan, Jangan Mogoklah

Kompas.com - 26/05/2011, 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  - Menteri Perhubungan Freddy Numberi berkeyakinan rencana armada truk anggota Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk melakukan mogok operasi pada Jumat (27/5) terkait uji coba pembatasan truk, tidak akan terjadi.

"Betul, Pak Menhub Freddy Numberi yakin, tidak akan ada pemogokan besok (27/5). Pak Freddy juga sudah mengimbau hal itu (agar tidak mogok) karena malam ini secara formal kesepakatan yang sudah ada akan dirapatkan di Menko Perekonomian bersama pihak terkait Kamis (26/5/11) malam ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Bambang juga membenarkan sudah ada kesepakatan awal antara Organda, bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan tentang rencana kerja pengaturan jam operasional truk yang ditandatangani pada Kamis pagi (26/5).

Menurut Bambang, pihaknya tidak anti dengan pembatasan jam operasional truk, tetapi hendaknya diatur sebaik-baiknya.  "Intinya, truk tetap beroperasi pada jam-jam yang ditentukan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman mengancam akan mogok massal pada Jumat (27/5) dengan tuntutan utama adalah pencabutan kebijakan pembatasan angkutan berat di jalan tol dalam kota.

Soedirman mengklaim, aksi mogok operasi akan dilakukan oleh 32.000 awak dan 16.000 kendaraan berat. Pelaksanaannya akan diserahkan kepada awak angkutan berat di pool masing-masing.

Dia menegaskan, Organda serius melakukan aksi mogok operasi meski bakal merugi Rp12 miliar per hari. "Aksi ini tidak main-main, akan kami buktikan nanti mogok massal," ujarnya. Rencana mogok itu juga ditentang Polda Metro Jaya. "Harapan kami, janganlah ada mogok itu karena akan merugikan banyak orang," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar.

Menurut Baharudin, rencana mogok anggota Organda ini telah diketahui polisi sebelumnya. Pihak Organda telah mengirim surat pemberitahuan kepada para pengusaha angkutan darat dan juga ditembuskan ke Polda Metro Jaya.

"Kami minta mereka jalan seperti biasa, tetapi harus dirumuskan solusi terbaiknya. Kebijakan ini butuh kajian yang baik dan yang mana yang paling banyak manfaat bagi masyarakat, karena petugas lebih memprioritaskan masyarakat yang lebih banyak," tutur Baharudin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com