Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Nazaruddin Dilematis

Kompas.com - 25/05/2011, 20:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, penonaktifan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sebenarnya menunjukkan sikap dilema partai tersebut. Menurut dia, posisi Nazaruddin ini membawa pengaruh buruk untuk partai tersebut karena itu ia dinonaktifkan.

Namun, tidak cukup sampai di situ dilemanya. Demokrat juga dinilainya takut kalau Nazaruddin berbicara lebih banyak lagi tentang kemungkinan kader Demokrat yang terlibat. Karena itu, banyak hal yang terlihat tengah dipertimbangkan partai ini untuk bisa mencapai posisi aman.

"Ini sebenarnya kompromi politik antara Demokrat dan Nazaruddin. Kalau terus dibiarkan sebagai bendum, Demokrat akan semakin 'diobok-obok' oleh orang-orang. Makanya, mereka saling tawar-menawar sehingga ia cukup diberhentikan saja sebagai bendum," ujar Ray Rangkuti di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Ray menduga Demokrat tidak akan berani untuk memutuskan melakukan penghentian antarwaktu (PAW) Nazaruddin sebagai anggota DPR karena ditakutkan Nazaruddin akan menjalankan ancamannya untuk membuka kedok semua orang yang tersangkut dalam kasus yang melibatkan namanya. Apalagi, jika sampai kader Demokrat ataupun pihak lain dalam DPR membawa nama Nazaruddin ke proses hukum.

Ray meyakini, Nazaruddin tak segan-segan membeberkan semua nama yang terlibat. "Kalau sampai masuk ke proses hukum, enggak ada jaminan orang lain di dalam Demokrat yang enggak terseret. Jadi dinonaktifkan sebagai bendum, tapi hal ihwal yang lain tidak boleh diganggu. Setelah ini, maka enggak ada lagi kasus ini. Maka, enggak ada kemungkinan ini menyeret ini atau menyeret itu lagi karena Nazaruddin sudah memberikan semacam sinyal, cukup sampai penonaktifan saja. Jika lebih, ia akan bicara," ujar Ray.

Ia mengatakan, dengan Demokrat melepas tanggung jawab, yakni menonaktifkan Nazaruddin, itu sama saja dengan menunjukkan bahwa Demokrat, terutama SBY sebagai ketua dewan pembinanya, melanggar janji untuk memberantas korupsi. "Kita mendorong kalau ada proses hukum, harusnya Demokrat dorong. Proaktif, bukan membiarkan dan melepaskan tanggung jawab. Apa dong upaya Demokrat dan ketua dewan pembinanya untuk upaya berantas korupsi. Berantas dari dalam partai dulu dong," paparnya.

Sementara itu, menurut Jeffrey Sumampow dari Formappi, kasus ini sebenarnya merupakan konflik antarkader Demokrat sendiri. Karena itu, kasak-kusuk hanya terdengar dari partai itu saja. Jadi, biarkan saja partai ini membuat kebijakannya.

"Kasus Nazaruddin ini konflik di Demokrat sendiri. Enggak ada yang di luar ini kan yang terlibat kasak-kasuk, hanya mereka saja. Biarkan saja. Mereka saling membuka proyek ini sendiri, nanti juga akan terbuka dengan sendirinya," tukas Jefrrey.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    Nasional
    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Nasional
    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Nasional
    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Nasional
    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Nasional
    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Nasional
    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    Nasional
    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Nasional
    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Nasional
    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Nasional
    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    Nasional
    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com