Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Nazaruddin Dilematis

Kompas.com - 25/05/2011, 20:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, penonaktifan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sebenarnya menunjukkan sikap dilema partai tersebut. Menurut dia, posisi Nazaruddin ini membawa pengaruh buruk untuk partai tersebut karena itu ia dinonaktifkan.

Namun, tidak cukup sampai di situ dilemanya. Demokrat juga dinilainya takut kalau Nazaruddin berbicara lebih banyak lagi tentang kemungkinan kader Demokrat yang terlibat. Karena itu, banyak hal yang terlihat tengah dipertimbangkan partai ini untuk bisa mencapai posisi aman.

"Ini sebenarnya kompromi politik antara Demokrat dan Nazaruddin. Kalau terus dibiarkan sebagai bendum, Demokrat akan semakin 'diobok-obok' oleh orang-orang. Makanya, mereka saling tawar-menawar sehingga ia cukup diberhentikan saja sebagai bendum," ujar Ray Rangkuti di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Ray menduga Demokrat tidak akan berani untuk memutuskan melakukan penghentian antarwaktu (PAW) Nazaruddin sebagai anggota DPR karena ditakutkan Nazaruddin akan menjalankan ancamannya untuk membuka kedok semua orang yang tersangkut dalam kasus yang melibatkan namanya. Apalagi, jika sampai kader Demokrat ataupun pihak lain dalam DPR membawa nama Nazaruddin ke proses hukum.

Ray meyakini, Nazaruddin tak segan-segan membeberkan semua nama yang terlibat. "Kalau sampai masuk ke proses hukum, enggak ada jaminan orang lain di dalam Demokrat yang enggak terseret. Jadi dinonaktifkan sebagai bendum, tapi hal ihwal yang lain tidak boleh diganggu. Setelah ini, maka enggak ada lagi kasus ini. Maka, enggak ada kemungkinan ini menyeret ini atau menyeret itu lagi karena Nazaruddin sudah memberikan semacam sinyal, cukup sampai penonaktifan saja. Jika lebih, ia akan bicara," ujar Ray.

Ia mengatakan, dengan Demokrat melepas tanggung jawab, yakni menonaktifkan Nazaruddin, itu sama saja dengan menunjukkan bahwa Demokrat, terutama SBY sebagai ketua dewan pembinanya, melanggar janji untuk memberantas korupsi. "Kita mendorong kalau ada proses hukum, harusnya Demokrat dorong. Proaktif, bukan membiarkan dan melepaskan tanggung jawab. Apa dong upaya Demokrat dan ketua dewan pembinanya untuk upaya berantas korupsi. Berantas dari dalam partai dulu dong," paparnya.

Sementara itu, menurut Jeffrey Sumampow dari Formappi, kasus ini sebenarnya merupakan konflik antarkader Demokrat sendiri. Karena itu, kasak-kusuk hanya terdengar dari partai itu saja. Jadi, biarkan saja partai ini membuat kebijakannya.

"Kasus Nazaruddin ini konflik di Demokrat sendiri. Enggak ada yang di luar ini kan yang terlibat kasak-kasuk, hanya mereka saja. Biarkan saja. Mereka saling membuka proyek ini sendiri, nanti juga akan terbuka dengan sendirinya," tukas Jefrrey.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

    Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

    Nasional
    Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

    Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

    Nasional
    55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

    55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

    Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

    Nasional
    Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

    Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

    Nasional
    Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

    Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

    Nasional
    Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

    Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

    Nasional
    Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

    Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

    Nasional
    Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

    Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

    Nasional
    Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

    Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

    Nasional
    Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

    Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

    Nasional
    Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

    Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

    Nasional
    Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

    Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

    Nasional
    Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

    Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

    Nasional
    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com