Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Nazaruddin Dilematis

Kompas.com - 25/05/2011, 20:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, penonaktifan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sebenarnya menunjukkan sikap dilema partai tersebut. Menurut dia, posisi Nazaruddin ini membawa pengaruh buruk untuk partai tersebut karena itu ia dinonaktifkan.

Namun, tidak cukup sampai di situ dilemanya. Demokrat juga dinilainya takut kalau Nazaruddin berbicara lebih banyak lagi tentang kemungkinan kader Demokrat yang terlibat. Karena itu, banyak hal yang terlihat tengah dipertimbangkan partai ini untuk bisa mencapai posisi aman.

"Ini sebenarnya kompromi politik antara Demokrat dan Nazaruddin. Kalau terus dibiarkan sebagai bendum, Demokrat akan semakin 'diobok-obok' oleh orang-orang. Makanya, mereka saling tawar-menawar sehingga ia cukup diberhentikan saja sebagai bendum," ujar Ray Rangkuti di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Ray menduga Demokrat tidak akan berani untuk memutuskan melakukan penghentian antarwaktu (PAW) Nazaruddin sebagai anggota DPR karena ditakutkan Nazaruddin akan menjalankan ancamannya untuk membuka kedok semua orang yang tersangkut dalam kasus yang melibatkan namanya. Apalagi, jika sampai kader Demokrat ataupun pihak lain dalam DPR membawa nama Nazaruddin ke proses hukum.

Ray meyakini, Nazaruddin tak segan-segan membeberkan semua nama yang terlibat. "Kalau sampai masuk ke proses hukum, enggak ada jaminan orang lain di dalam Demokrat yang enggak terseret. Jadi dinonaktifkan sebagai bendum, tapi hal ihwal yang lain tidak boleh diganggu. Setelah ini, maka enggak ada lagi kasus ini. Maka, enggak ada kemungkinan ini menyeret ini atau menyeret itu lagi karena Nazaruddin sudah memberikan semacam sinyal, cukup sampai penonaktifan saja. Jika lebih, ia akan bicara," ujar Ray.

Ia mengatakan, dengan Demokrat melepas tanggung jawab, yakni menonaktifkan Nazaruddin, itu sama saja dengan menunjukkan bahwa Demokrat, terutama SBY sebagai ketua dewan pembinanya, melanggar janji untuk memberantas korupsi. "Kita mendorong kalau ada proses hukum, harusnya Demokrat dorong. Proaktif, bukan membiarkan dan melepaskan tanggung jawab. Apa dong upaya Demokrat dan ketua dewan pembinanya untuk upaya berantas korupsi. Berantas dari dalam partai dulu dong," paparnya.

Sementara itu, menurut Jeffrey Sumampow dari Formappi, kasus ini sebenarnya merupakan konflik antarkader Demokrat sendiri. Karena itu, kasak-kusuk hanya terdengar dari partai itu saja. Jadi, biarkan saja partai ini membuat kebijakannya.

"Kasus Nazaruddin ini konflik di Demokrat sendiri. Enggak ada yang di luar ini kan yang terlibat kasak-kasuk, hanya mereka saja. Biarkan saja. Mereka saling membuka proyek ini sendiri, nanti juga akan terbuka dengan sendirinya," tukas Jefrrey.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

    Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

    Nasional
    Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

    Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

    Nasional
    PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

    PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

    Nasional
    Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

    Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

    Nasional
    Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

    Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

    Nasional
    PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

    PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

    Nasional
    Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

    Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

    Nasional
    VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

    VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

    Nasional
    La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

    La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

    Nasional
    La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

    Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

    Nasional
    Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

    Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

    Nasional
    Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

    Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

    Nasional
    Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

    Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

    Nasional
    Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

    Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com