Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faksi di Demokrat Bisa Makin "Liar"

Kompas.com - 24/05/2011, 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai, dinamika yang berlangsung setelah dikaitkannya politisi Demokrat, M Nazaruddin, dalam pusaran kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games menunjukkan semakin menjustifikasi persepsi publik bahwa ada faksionalisasi yang tajam di internal partai pemenang pemilu tersebut. Hal itu, katanya, dikuatkan dengan adanya perbedaan pendapat yang dilontarkan para elite Demokrat terkait keputusan partai terhadap Nazaruddin.

"Secara politik, krisis di Demokrat ini menjustifikasi persepsi publik bahwa faksionalisasi sangat tajam di beberapa pihak di internal partai ini. Kita bisa lihat dari pernyataan yang berbeda-beda dalam kasus Nazaruddin. Pernyataan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina (seusai menerima laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal pemberian uang oleh Nazaruddin) juga menunjukkan kegamangan dan lepas kendali yang terjadi di Demokrat," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2011).

Pada Senin malam, Dewan Kehormatan Demokrat memutuskan mencopot Nazaruddin dari posisi bendahara umum. Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan, EE Mangindaan, sudah menyarankan agar Nazaruddin mengundurkan diri. Pernyataan ini ditanggapi beragam dari elite internal Demokrat, seperti Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Juru Bicara Demokrat Ruhut Sitompul.

Yunarto memprediksi, Nazaruddin akan membentuk kubu sendiri pasca-dilengserkan dari jabatannya. "Ketika SBY sudah bicara pun, Nazaruddin terkesan 'melawan' dengan menyatakan tidak akan mundur. Faksionalisasi di Demokrat memang terlihat jelas pascakongres tahun lalu. Setelah adanya krisis saat ini, konstelasi akan berbeda dan bisa semakin liar," ujarnya.

"Bahkan, bisa muncul perpecahan karena adanya perbedaan pendapat atas keputusan Dewan Kehormatan dan bisa jadi semakin liar, serta munculnya faksi baru," lanjut Yunarto.

Nazaruddin sendiri menyatakan siap membuka "borok" sejumlah kader Demokrat yang dinilainya juga melakukan pelanggaran etika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com