Ruhut Protes Dewan Kehormatan Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul melayangkan protes terkait pernyataan anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang meminta Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk mengundurkan diri. Permintaan itu dikatakan mengingat Nazaruddin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Salah satu anggota Dewan Kehormatan yang menyampaikan hal tersebut adalah EE Mangindaan saat berada di Istana Kepresidenan, Kamis (19/5/2011). Ia menyarankan hal tersebut mengingat pemberitaan seputar Nazaruddin di media akan memperburuk citra partai. "Dia (EE Mangindaan) kan bukan penegak hukum, yang penegak hukum kan aku, jelas pandangan kami berbeda. Jadi, kalau dia meminta mundur, ya saya sangat menyesalkan," kata Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.

Ia menyatakan, seharusnya Dewan Kehormatan menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, ada asas praduga tak bersalah dalam setiap pernyataan yang dilontarkan. Jangan sampai menimbulkan pandangan seolah-olah Nazaruddin telah terbukti bersalah dan terlibat dalam kasus itu.

"KPK sedang bekerja, kalau kita minta dia mundur, berarti nanti KPK merasa dia sudah salah. Kalau saya, lebih baik menunggu fakta hukumnya dulu, dia bertahan dulu," ujar  Ruhut.

Ruhut menyatakan, saat ini tim investigasi Fraksi Demokrat tengah melakukan penelusuran juga, dengan tetap mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "Kawan-kawan minta diberi sanksi. Ya, lebih lanjut, kita lihatlah dulu proses hukumnya. Enggak bisa begitu saja, semua ada aturan. Jadi saksi saja belum. Kita tunggu dari KPK," tandasnya.