Nazar Lengser, Akan Ada Politik "Buka Kartu"

JAKARTA, KOMPAS.com — Dilengserkannya M Nazaruddin dari kursi Bendahara Umum DPP Partai Demokrat dinilai tidak akan menjadi akhir dari terpaan yang akan menghampiri partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, pernyataan Nazaruddin yang akan buka-bukaan mengenai pelanggaran etika yang juga dilakukan oleh kader Demokrat akan menabuh "genderang" semakin kencang. Ia melihat, ada dua sisi yang dapat dilihat sebagai implikasi pasca-putusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat mencopot Nazaruddin. Secara keseluruhan, dinamika yang terjadi menunjukkan adanya faksionalisasi di tubuh Demokrat.

"Kalau dari sisi hukum, saya katakan faksionalisme di tubuh Demokrat berbuah manis dalam konteks penegakan hukum. Sebab, selama ini kecenderungan partai politik justru saling menutupi kalau ada kadernya yang diindikasi melakukan pelanggaran hukum," kata pria yang biasa disapa Toto ini kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2011).

Sebaliknya, faksionalisasi di tubuh Demokrat, dinilai Toto, telah menimbulkan adanya politik "buka kartu". "Nazaruddin menyatakan akan membuka borok, termasuk dalam kasus wisma atlet yang diduga melibatkan banyak pihak. Proses internal di Demokrat yang menyingkirkannya (Nazaruddin) sesungguhnya kan sudah mendahului proses hukum di KPK yang justru belum memeriksanya," kata Toto.

Ia pun melihat, kasus Nazaruddin ini juga akan memunculkan faksi-faksi baru yang selama ini diketahui ada di tubuh Demokrat. "Bisa berkembang semakin liar. Nazaruddin kemudian bisa saja membentuk faksi atau kelompok sendiri untuk membela diri," ujarnya.

Nazaruddin, pasca-keputusan Dewan Kehormatan, Senin (23/5/2011) malam, mempertanyakan pencopotan dirinya. Ia mengancam akam membuka segala hal yang ia ketahui menyangkut kasus dugaan suap Sesmenpora.

"Siapa yang langgar etika? Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus Sesmenpora? Saya akan buka semua. Saya akan buka data. Siang ini saya akan menggelar jumpa pers di DPR supaya jelas semua," kata Nazaruddin, seperti dilansir Tribunnews, Selasa (24/5/2011). 

Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Senin malam, memutuskan untuk memberhentikan Nazaruddin sebagai bendahara umum. Alasannya,  keterlibatan Nazaruddin dalam sejumlah kasus yang ramai diperbincangkan masyarakat telah menempatkan Partai Demokrat dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Nazaruddin menyatakan akan menggelar jumpa pers siang ini di Gedung DPR, Jakarta. "Saya buka data, siapa yang langgar etika. Kasus ini adalah sebuah rekayasa politik, menuduh saya tanpa ada bukti. Saya juga kecewa dengan Pak Mahfud MD yang lebih mengerti hukum ternyata mengungkap seperti ini," kata Nazaruddin.