Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Berencana Panggil Panji Gumilang

Kompas.com - 20/05/2011, 17:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VIII DPR membuka kemungkinan pemanggilan terhadap pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Ketua Komisi Abdul Kadir Karding mengatakan, pada dasarnya, pemanggilan terhadap Panji diperlukan untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif Al Zaytun terkait perkembangan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

"Kita terbuka kemungkinan mengundang untuk melakukan investigasi supaya datanya komplet, kemudian mencari solusi. Untuk dikonfrontasi dengan pelaku-pelaku yang ada. Ujungnya tetap di hukum. Kalau kita mengundang, itu penyelesaian politik," katanya di Gedung DPR, Jumat (20/5/2011).

Politisi PKB ini mengatakan, komisi belum membahasnya secara khusus. Namun, Karding sendiri menduga pemanggilan Panji bisa juga menjadi tidak efektif. Menurutnya, Panji belum tentu mau terbuka dan jujur mengenai keterlibatannya selama ini dalam pengembangan NII. Akibatnya, pemanggilan Panji tak ubahnya ajang pencarian sensasi politik saja di antara anggota DPR.

"Saya menghindari Komisi VIII cari popularitas," tambahnya.

Mengenai waktu pemanggilan, Karding mengatakan, kemungkinan pemanggilan bisa dilakukan pekan depan. Namun, lanjutnya, tergantung pada pembahasan di Komisi. Karding mengaku sudah memikirkan opsi lainnya jika pemanggilan Panji tak dilakukan. Komisi VIII bisa mendorong Kementerian Agama untuk melakukan kajian yang serius untuk membersihkan Al Zaytun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Akomodasi Putusan MA, PSI: Tak Ada Kaitan dengan Kami

    KPU Akomodasi Putusan MA, PSI: Tak Ada Kaitan dengan Kami

    Nasional
    Ingatkan Cagub Kejutan Bisa Menang di Jakarta, Habiburokhman: Dulu Jokowi, Anies Juga

    Ingatkan Cagub Kejutan Bisa Menang di Jakarta, Habiburokhman: Dulu Jokowi, Anies Juga

    Nasional
    Menko Polhukam Minta Kementerian 'Back Up' Data hingga Empat Lapis

    Menko Polhukam Minta Kementerian "Back Up" Data hingga Empat Lapis

    Nasional
    Tim Hukum PDI-P Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

    Tim Hukum PDI-P Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

    Nasional
    Cucun Sebut Peningkatan Citra Positif Polri Harus Diimbangi dengan Perbaikan Layanan 

    Cucun Sebut Peningkatan Citra Positif Polri Harus Diimbangi dengan Perbaikan Layanan 

    Nasional
    Cak Imin: Kita Lagi Memantapkan Siapa Pasangan Anies di Jakarta

    Cak Imin: Kita Lagi Memantapkan Siapa Pasangan Anies di Jakarta

    Nasional
    Prabowo Operasi Kaki Kiri, Gerindra: Kecelakaan Tahun 80-an di Timor Timur, Akibatnya Puluhan Tahun Kemudian

    Prabowo Operasi Kaki Kiri, Gerindra: Kecelakaan Tahun 80-an di Timor Timur, Akibatnya Puluhan Tahun Kemudian

    Nasional
     Kuasa Hukum Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar dari SYL

    Kuasa Hukum Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar dari SYL

    Nasional
    Ketika 2 Pimpinan KPK Ungkap Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Tak Berjalan Baik...

    Ketika 2 Pimpinan KPK Ungkap Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Tak Berjalan Baik...

    Nasional
    Jokowi Tugaskan Luhut Bentuk Tim Pengkaji 'Family Office'

    Jokowi Tugaskan Luhut Bentuk Tim Pengkaji "Family Office"

    Nasional
    Jokowi Gelar Rapat Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN

    Jokowi Gelar Rapat Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Peretasan PDN, Perbaikan Pengamanan Data Pemerintah Mesti Dipercepat

    Peretasan PDN, Perbaikan Pengamanan Data Pemerintah Mesti Dipercepat

    Nasional
    PDN Diretas, Pemerintah Diminta Patuhi Standar Pengelolaan Data UU PDP

    PDN Diretas, Pemerintah Diminta Patuhi Standar Pengelolaan Data UU PDP

    Nasional
    Pihak Firli Klaim Belum Terima Surat Perpanjangan Pencegahan

    Pihak Firli Klaim Belum Terima Surat Perpanjangan Pencegahan

    Nasional
    PPP Tawarkan Taj Yasin jadi Cawagub Jateng ke Gerindra dan PDI-P

    PPP Tawarkan Taj Yasin jadi Cawagub Jateng ke Gerindra dan PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com