Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK: Fraksi Dilarang Ikut Campur!

Kompas.com - 20/05/2011, 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Nurdiman Munir mengatakan, lembagnya akan memanggil dua anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh dan M Nazaruddin, setelah mendapat persetujuan dari para pemimpin DPR. Namun, fraksi dilarang untuk ikut campur dalam rencana pemanggilan ini.

"Kami sampaikan kepada pimpinan DPR, fraksi tidak boleh ikut campur. Ikut campur adalah pelanggaran kode etik, enggak boleh fraksi ikut campur," kata Nudirman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Menurut dia, BK tidak harus berkomunikasi dengan fraksi mengenai pemanggilan tersebut. Walaupun, kata Nudirman, Fraksi Demokrat telah membentuk tim investigasi yang melakukan pendalaman atas keterlibatan Angie dan Nazaruddin dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games.

"Kami tidak perlu komunikasi itu (dengan fraksi). Tetapi, kalau nanti setelah ketemu pimpinan DPR, kami lihat lagi hasilnya. Pimpinan, kan, ada lima orang. Nanti hasil baru disampaikan kepada media," ujarnya.

Rencananya, jika telah disetujui pimpinan DPR, BK akan memanggil Angie dan Nazar pada pekan depan.

Sementara itu, menurut anggota BK asal Fraksi Golkar, Edison Betaubun, BK masih tetap menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berpendapat, tak bisa mengambil keputusan dengan berpatokan pada berita media.

"Kasus itu kan masih dalam proses hukum. Kita tidak bisa masuk begitu saja dalam sesuatu yang tidak jelas. BK harus masuk yang jelas sehingga keputusan yang diambil juga jelas. Pemberitaan media tidak harus menjadi dasar untuk dipanggil oleh BK," tukas Edison.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com