Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Belum Berencana Copot Nazaruddin

Kompas.com - 18/05/2011, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan, M Nazaruddin masih diakui sebagai bendahara umum partai. Menurutnya, belum ada pula rencana partai untuk mencopot atau menonaktifkan pria yang diduga terlibat dalam kasus suap Sesmenpora Wafid Muharam terkait pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 tersebut.

"Menyangkut kader Demokrat yang disebut, sampai detik ini Nazaruddin masih bendahara umum kami. Dia tersangka saja belum, terperiksa juga belum," katanya kepada wartawan, Rabu (18/5/2011).

Anggota tim investigasi internal Demokrat ini mengatakan, tim masih terus bekerja secara independen. Begitu pula Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat. Dia menegaskan, tak ada sedikit pun pretensi baik dari DK maupun tim untuk melindungi atau membela Nazaruddin. Semua kader Demokrat ditekankan untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Bahkan, Demokrat dan tim mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja secara profesional dan proporsional. KPK diminta untuk menuntaskan pemeriksaan, bahkan untuk Angelina Sondakh yang sampai saat ini belum terindikasi terlibat.

"Sampai detik ini penyangkalan sudah disampaikan Nazarudin, enggak ada soal Angie. Di dalam klarifikasi internal fraksi tidak ditemukan indikasi keterlibatan, itu kan diinterpretasi tidak bersalah. Yang menentukan bersalah ya tunggu proses hukum. Percayalah, Demokrat tidak punya pretensi menahan-nahan. Kita minta KPK bertindak proporsional dan profesional," tandas anggota Komisi I DPR ini.

Dalam pusaran kasus dugaan suap ini, nama Nazaruddin muncul dari pernyataan Kamaruddin Simanjuntak, mantan kuasa hukum salah satu tersangka, Mindo Rosalina Manullang. Ia menyebut Nazaruddin merupakan atasan Rosa yang memerintahkan untuk menemani petinggi  PT Duta Graha Indah M El Idris untuk menemui Wafid Muharam. Setelah nama Nazaruddin semakin dikaitkan dengan kasus ini, Demokrat membentuk tim investigasi internal untuk mendalami dugaan yang berkembang. Sejauh ini, Nazaruddin menyangkal keterlibatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Nasional
    Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

    Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

    Nasional
    Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

    Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

    Nasional
    Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

    Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

    Nasional
    PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

    PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

    Nasional
    Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

    Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

    Nasional
    Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

    Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

    Nasional
    Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

    Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

    Nasional
    Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

    Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

    Nasional
    Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

    Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com