Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Janji Investigasi Kasus Merpati

Kompas.com - 08/05/2011, 21:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, Kementerian Perhubungan akan melakukan audit investigasi terkait kecelakaan pesawat Merpati MA-60 yang jatuh di perairan Tanjung Simora, sekitar 200 meter dari ujung landasan Bandara Utarom, Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5/2011).

Saat ini, kecelakaan ditengarai disebabkan cuaca buruk. "Akan dilakukan investigasi. Karena pesawat masih baru, dua bulan, terus terjadi kecelakaan," kata Freddy singkat kepada para wartawan di sela-sela KTT Ke-18 ASEAN di Jakarta Convention Center, Minggu (8/5/2011).

Dikatakan Freddy, audit investigasi hanya berlaku untuk pesawat MA-60. Sementara itu, semua pesawat buatan China lainnya tetap beroperasi seperti biasa.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi V DPR mempertimbangkan kemungkinan sebuah usulan agar PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) sebaiknya dilikuidasi karena kinerjanya semakin hari bukan semakin baik, tetapi sebaliknya.

"Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi (kecelakaan pesawat di Kaimana). Namun, pada sisi lain, agaknya perlu dipertimbangkan kemungkinan Merpati dilikuidasi dan dileburkan dengan Garuda saja. Kita besarkan dan fokus ke Garuda, termasuk di daerah terpencil," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said.

Muhidin menggarisbawahi, memang untuk peristiwa kecelakaan di Kaimana, banyak faktor yang bisa menjadi penyebab. Namun, apabila kinerja keuangan sebuah maskapai di atas kertas sudah negatif, sangat dikhawatirkan berpengaruh pada kinerja keselamatan penerbangan itu sendiri.

"Merpati itu, ketika saya di Komisi VI dan memimpin privatisasi untuk Merpati, kondisinya kewajiban dua kali lipat dibanding asetnya. Cash flow-nya negatif," katanya.

Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap kondisi Merpati, mau terus dibantu tetapi tidak pernah sehat atau dilikuidasi saja. "Waktu itu, opsi ini sempat mengemuka," katanya.

Jika dilebur dengan Garuda, penanganan rute-rute perintis juga menjadi tanggung jawab Garuda. "Terserah nanti, apakah di rute perintis, Citilink yang masuk atau gimana? Citilink bisa menjadi pengumpan bagi rute-rute Garuda lainnya. Daripada sekarang, Merpati seperti hidup segan mati tak mau," katanya.

Namun, lanjutnya, investigasi terhadap kecelakaan itu harus tuntas, apakah memang human error atau lainnya. "Sebab, publik bertanya, pesawatnya diklaim masih baru, tetapi kok seperti itu. Apalagi ada informasi yang disampaikan Menhub Freddy yang menyebutkan, dugaan awal, sebelum pesawat jatuh, sayapnya patah," katanya.

Senada dengan Muhidin, anggota Komisi V DPR lainnya, Malkan Amin, menyebutkan, kecelakaan tersebut perlu diinvestigasi secara benar sebab pesawat MA-60 buatan China itu belum teruji di pasar internasional. Keduanya sepakat bahwa persoalan Merpati ini harus dibedah. "Kami akan agendakan untuk memanggil Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, KNKT, dan jajaran direksi Merpati," kata Malkan.

Tidak hanya itu, anggota DPR lainnya, Arif Budimanta, menilai, apa yang terjadi dengan kecelakaan tersebut menandakan bahwa negara, melalui BUMN penerbangan, gagal melindungi warganya. "Padahal, dalam dunia bisnis penerbangan, aspek keselamatan jiwa adalah hal utama yang selalu harus diperhatikan," kata Arif dari Fraksi PDI-P.

Atas dasar itu, lanjutnya, pemerintah harus segera melakukan reevaluasi semua kebijakan ekonominya di bidang penerbangan khususnya dan transportasi umumnya. Ini mengingat begitu seringnya kecelakaan transportasi terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

    GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

    Nasional
    Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

    Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

    Nasional
    Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

    Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

    Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

    Nasional
    Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

    Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

    Nasional
    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    Nasional
    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Nasional
    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Nasional
    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Nasional
    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    Nasional
    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Nasional
    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Nasional
    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com