Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Pun Pernah Ditawari NII

Kompas.com - 27/04/2011, 16:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan, dirinya juga pernah ditawarkan untuk bergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Akan tetapi, ia menolak tawaran untuk bergabung bersama mereka. Yani mengisahkan, orang yang mengajaknya bergabung adalah sahabatnya yang menjadi mentor Negara Islam Indonesia.

"Saya banyak bersentuhan juga dengan kawan-kawan NII pada tahun 1980-an. Sahabat baik saya itu, mentor NII, betul. Berkali-kali mencoba untuk merekrut saya. Hanya, dia tidak berhasil meyakinkan saya bahwa pola yang diperjuangkan atau yang diinginkan oleh NII tersebut," ungkap Ahmad Yani di Gedung Bina Manajemen, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2011).

Ia juga mengemukakan, ada kategorisasi dalam perekrutan. Kategori pertama merupakan orang intelektual yang sedang mengembangkan sayapnya di dunia luar. Adapun kategori kedua adalah orang yang memiliki kemampuan dalam hal keuangan karena mereka juga membutuhkan uang.

"Luar biasa, mereka bisa mengumpulkan uang dengan jumlah sebesar itu. Dalam rangka untuk menopang kerjaannya," kata dia.

Saat ditawari bergabung, Yani diajak oleh kelompok NII yang bukan berasal dari kelompok radikal. Akan tetapi, Yani mengaku tak tahu bagaimana sepak terjang kelompok itu saat ini. Ia justru mempertanyakan apakah kasus NII yang terjadi akhir-akhir ini benar kelompok tersebut atau hanya mengatasnamakan NII untuk kepentingan tertentu.

"Jangan sampai ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti yang terjadi saat ini. Meskipun pola rekrutmennya memang pola mendekatkan diri ke kampus-kampus atau tokoh-tokoh tertentu," kata dia.

Penyebaran jaringan ini yang sudah semakin meluas, menurutnya, menuntut kemampuan cepat pemerintah untuk melacak orang-orang yang berada di balik kelompok tersebut. "Tidak mudah mencari jaringan ini, karena ini gerakan seperti sel-sel yang terputuskan. Tak bisa kita melacak siapa yang sesungguhnya," tandasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com