Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Pun Pernah Ditawari NII

Kompas.com - 27/04/2011, 16:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan, dirinya juga pernah ditawarkan untuk bergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Akan tetapi, ia menolak tawaran untuk bergabung bersama mereka. Yani mengisahkan, orang yang mengajaknya bergabung adalah sahabatnya yang menjadi mentor Negara Islam Indonesia.

"Saya banyak bersentuhan juga dengan kawan-kawan NII pada tahun 1980-an. Sahabat baik saya itu, mentor NII, betul. Berkali-kali mencoba untuk merekrut saya. Hanya, dia tidak berhasil meyakinkan saya bahwa pola yang diperjuangkan atau yang diinginkan oleh NII tersebut," ungkap Ahmad Yani di Gedung Bina Manajemen, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2011).

Ia juga mengemukakan, ada kategorisasi dalam perekrutan. Kategori pertama merupakan orang intelektual yang sedang mengembangkan sayapnya di dunia luar. Adapun kategori kedua adalah orang yang memiliki kemampuan dalam hal keuangan karena mereka juga membutuhkan uang.

"Luar biasa, mereka bisa mengumpulkan uang dengan jumlah sebesar itu. Dalam rangka untuk menopang kerjaannya," kata dia.

Saat ditawari bergabung, Yani diajak oleh kelompok NII yang bukan berasal dari kelompok radikal. Akan tetapi, Yani mengaku tak tahu bagaimana sepak terjang kelompok itu saat ini. Ia justru mempertanyakan apakah kasus NII yang terjadi akhir-akhir ini benar kelompok tersebut atau hanya mengatasnamakan NII untuk kepentingan tertentu.

"Jangan sampai ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti yang terjadi saat ini. Meskipun pola rekrutmennya memang pola mendekatkan diri ke kampus-kampus atau tokoh-tokoh tertentu," kata dia.

Penyebaran jaringan ini yang sudah semakin meluas, menurutnya, menuntut kemampuan cepat pemerintah untuk melacak orang-orang yang berada di balik kelompok tersebut. "Tidak mudah mencari jaringan ini, karena ini gerakan seperti sel-sel yang terputuskan. Tak bisa kita melacak siapa yang sesungguhnya," tandasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

    KPK Sita Innova Venturer Milik Anak SYL Terkait Kasus TPPU

    Nasional
    Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

    Moeldoko: Tapera Tidak untuk Biayai Makan Siang Gratis, Apalagi IKN

    Nasional
    Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

    Projo Bakal Komunikasikan Dukungannya untuk Calon Kepala Daerah ke Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

    Pilkada 2024, Projo Dukung Bobby, Khofifah, dan Airin karena Selaras Prabowo-Gibran

    Nasional
    Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

    Budi Djiwandono Batal Maju Pilkada DKI, Demokrat: Jakarta Butuh Kepala Daerah Berpengalaman

    Nasional
    Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

    Saat Jokowi Ajak Warga Riau Makan Siang Bersama Usai Shalat Jumat

    Nasional
    Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

    Tingkatkan SDM dan Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Ikutkan Peserta Didik dalam MBKM

    Nasional
    22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

    22 Jemaah yang Berhaji Tanpa Visa Resmi Dideportasi, 10 Tahun Tak Boleh ke Saudi

    Nasional
    Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

    Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Komitmen Jaga Fiskal

    Nasional
    Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

    Ketua Pembina Yayasan Tolak Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

    Nasional
    Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

    Pansel Buka Pendaftaran Capim KPK mulai 26 Juni sampai 15 Juli 2024

    Nasional
    KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

    KPK Kembali Periksa Seorang Mahasiswa Terkait Korupsi Harun Masiku

    Nasional
    Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

    Polri Tangkap Buronan Nomor 1 Thailand di Bali

    Nasional
    Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

    Moeldoko Sebut Tapera Akan Diawasi Komite untuk Cegah Korupsi

    Nasional
    Tak Disanksi, Anggota Densus 88 Diduga Diperintah Atasan Buntuti Jampidsus

    Tak Disanksi, Anggota Densus 88 Diduga Diperintah Atasan Buntuti Jampidsus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com