Kemenag Kaji Hasil Dialog Ahmadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama tengah mengkaji hasil dialog dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), ormas-ormas Islam, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang berlangsung bulan Maret lalu. Kajian tersebut dilakukan bersama instansi pemerintah lainnya yang berkaitan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Hasil dialog sedang dirumuskan sejumlah instansi, lalu nanti bisa diketahui rekomendasinya," kata Menteri Agama Suryadharma Ali, di sela cek kesehatan, di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Kementerian Agama sebelumnya menggelar dialog terkait keberadaan JAI yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Dialog tersebut diharapkan mampu memberi kejelasan bagi pihak yang mengaku pro maupun kontra terhadap JAI. Namun, pihak JAI tidak menghadiri dialog yang digelar. JAI menilai, Menteri Agama tidak netral. Oleh karena itu, dialog kemudian diambil alih Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Akan tetapi, kata Suryadharma, JAI kembali tidak hadir.

"Menurut Ahmadiyah, dialog yang dilaksanakan Kementerian Agama tidak netral, lalu diusulkan di Kemenko Kesra dan Kemenko Polhukam. Lalu, Menkokesra menggelar dialog, tapi tetap tidak hadir," katanya.

Meski JAI tidak hadir dalam dialog tersebut, Kementerian Agama dan instansi terkait tetap akan mengkaji hasil dialog berdasarkan opini tokoh-tokoh dari unsur lainnya yang hadir.

"Ya berdasar pengetahuan saja," ujarnya.

Adapun unsur lain yang diundang dalam dialog tersebut adalah sejumlah ormas Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), dan Front Umat Islam (FUI). Sementara LSM yang diundang adalah Maarif Institute, Wahid Institute, dan Setara Institute.