RUU Intelijen Kerdilkan Polisi

Kompas.com - 10/04/2011, 18:56 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial, The Indonesia Human Right Watch, menilai, Rancangan Undang-Undang Intelijen Pasal 11 yang menyatakan intelijen kepolisian hanya melaksanakan intelijen kriminal, sangat bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. 

Menurut peneliti Imparsial, Junaidi Simun, fungsi kepolisian bukan hanya menyangkut kriminal, melainkan juga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. "Rumusan Pasal 11 RUU Intelijen ini kami lihat berupaya mengerdilkan kerja-kerja intelijen di institusi kepolisian. Kepolisian kan juga melakukan kegiatan intelijen dalam negeri dan dalam wilayah penegakan hukum," ungkap Junaidi di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (10/4/2011). 

Ia menjelaskan, kewenangan penangkapan yang selayaknya dimiliki kepolisian seharusnya tidak diberikan juga kepada lembaga intelijen negara. Hal ini mengakibatkan penumpukan fungsi yang justru menimbulkan konflik di antara kewenangan intelijen dan aparat keamanan saat operasi di lapangan. 

"Bisa terjadi overlapping antara intelijen dan penegak hukum, seperti kepolisian. Dalam negara hukum, kewenangan menangkap dan menahan hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum," ujar Junaidi. 

Ia menuturkan, kata "pengamanan" yang juga menjadi salah satu dari kewenangan intelijen perlu dipertimbangkan lagi. Pengamanan biasanya dilakukan oleh kepolisian, dalam menindaklanjuti penangkapan orang yang diduga melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pihak intelijen diharapkan tidak menyalahartikan kata tersebut untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. 

"Kalau pengamanan yang dimaksud seperti kepolisian dengan mengamankan benda berbahaya atau penjahat ke penjara, maka itu tidak jadi masalah. Namun, kalau pengamanan yang dimaksud adalah dengan melegalisasikan penculikan, maka itu tidak dibenarkan. Harus diperhatikan baik-baik penggunaan kata tersebut, mengingat kerja intelijen kan sangat rahasia dan tertutup," tandas Junaidi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

Nasional
Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Nasional
Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X