Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Mana Arie Malangjudo?

Kompas.com - 07/04/2011, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus dugaan suap cek pelawat yang melibatkan para anggota Komisi IX 2004-2009 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom pada tahun 2004 masih bergulir hingga saat ini. Ada sejumlah hal misterius yang dinilai memutus rantai kasus ini sehingga penyuap para mantan wakil rakyat itu masih belum terkuak.

Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum juga mengungkap penyuap, bahkan perantara yang diduga memberikan cek pelawat kepada 25 mantan anggota DPR. Nama Arie Malangjudo sempat muncul. Ia mengaku menerima uang dari Nunun Nurbaeti. Namun, menurut Eva, nama Arie kini tak lagi terdengar dalam pengusutan kasus itu.

"Kami ingin mengingatkan kepada KPK bahwa kami sudah mengikuti proses hukum yang dijalankan KPK. Namun, KPK juga harus adil dalam mengusut kasus ini. Di mana Arie Malangjudo? Dia masih bebas sampai sekarang, tidak pernah dihadirkan lagi," ujar Eva dalam diskusi "Mengurai Benang Kusut Cek Pelawat" di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Menurut Eva, jika KPK mengakui kesulitan dalam mencari pelaku penyuapan, seharusnya pengakuan Arie Malangjudo dalam salah satu sidang tersangka kasus suap Dudhie Makmun Murod bisa digunakan untuk membuktikan asal cek pelawat tersebut.

Pada sidang 29 Maret 2010, Arie mengaku bertemu Nunun Nurbaeti pada bulan Juni 2004. Dalam pertemuan itu, ia dititipi tas berwarna merah, kuning, dan hijau yang dianggap sebagai imbalan memilih Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Ia sempat menolak permintaan tersebut, tetapi didesak oleh Nunun.

"Kenapa KPK gagal menghadirkan saksi kunci? Ini menjadi pertanyaan. Padahal, Arie Malangjudo juga membagikan cek itu. Tidak bisa vonis kalau tidak ada penyuap. Harus ada juga saksi-saksi untuk mereka. Kata Johan Budi, meskipun kekurangan saksi, kasus ini tetap dilanjutkan. Enggak bisa gitu," ungkap Eva.

Hal yang sama juga diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah. Menurutnya, KPK seharusnya dapat menilik kembali keterlibatan Arie Malangjudo di tanggal-tanggal kunci penggelontoran cek pelawat kepada anggota Dewan. Tanggal 7, 8, dan 9 Juni 2004 disinyalir merupakan tanggal pertemuan dan pembagian cek pelawat tersebut.

"Fakta persidangan Endin (Endin Soefihara) dan Murod (Dudhie Makmun Murod) merupakan komunikasi awal bahwa Nunun memberikan hal itu kepada Arie Malangjudo. Itu seharusnya bisa dijadikan fakta untuk melanjutkan kasus ini," ungkap Febri.

Seperti yang diketahui, Arie Malangjudo merupakan salah satu saksi kunci yang diduga menjadi perantara pembagian cek pelawat kepada 25 mantan anggota DPR RI senilai Rp 24 miliar. Ia memberikan cek pelawat kepada Hamka Yandhu yang mewakili Fraksi Golkar, Endin Soefihara dari Fraksi PPP, Dudhie Makmun Murod dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Udju Djuhaeri dari Fraksi TNI/Polri. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com