Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Kembali Ajukan Anggaran

Kompas.com - 30/03/2011, 18:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mengajukan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK pada tahun 2012. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, lembaganya gedung baru yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah pegawai KPK dan mampu menampung dokumen-dokumen perkara korupsi yang mulai menumpuk tak beraturan.

"Ada beberapa orang satu meja, kursi, bagian humas saja satu ruangan empet-empetan (sempit), belum berkas yang setumpuk itu. Kapasitas gedung ini kan sebenarnya 500 pegawai, sekarang adanya 600 lebih, masalahnya kurang lebar," ungkap Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Apalagi, pada tahun 2011 ini, KPK menargetkan penambahan karyawan menjadi sekitar 1000 orang. Ia juga mengungkapkan, KPK pernah mengajukan permohonan anggaran untuk membangun gedung baru senilai Rp 180 miliar untuk dua tahun pada tahun 2008. Permohonan tersebut sudah disetujui pihak pemerintah, namun tidak disetujui DPR untuk dimasukkan dalam APBN 2008-2009.

"Menurut DPR, KPK waktu itu dikasih bintang, bukan skala prioritas. KPK katanya (DPR) masih bisa memanfaatkan gedung-gedung lain yang tersedia," katanya.

Meski demikian, Johan mengatakan, persoalan gedung baru tidak memengaruhi kinerja KPK. "Bukan berarti mengurangi kinerja kita. Kita tetap bersemangat," ujarnya.

Pembangunan gedung baru bagi lembaga negara menjadi perbincangan publik, menyusul rencana DPR yang akan memulai pembangunan gedung baru pada Juni 2011 mendatang. Rencana mendapat respons keras karena anggarannya yang mencapai Rp1,1,38 triliun.

Baca juga: Penting Mana,Gedung DPR atau Gedung KPK?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com