Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Kembali Ajukan Anggaran

Kompas.com - 30/03/2011, 18:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mengajukan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK pada tahun 2012. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, lembaganya gedung baru yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah pegawai KPK dan mampu menampung dokumen-dokumen perkara korupsi yang mulai menumpuk tak beraturan.

"Ada beberapa orang satu meja, kursi, bagian humas saja satu ruangan empet-empetan (sempit), belum berkas yang setumpuk itu. Kapasitas gedung ini kan sebenarnya 500 pegawai, sekarang adanya 600 lebih, masalahnya kurang lebar," ungkap Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Apalagi, pada tahun 2011 ini, KPK menargetkan penambahan karyawan menjadi sekitar 1000 orang. Ia juga mengungkapkan, KPK pernah mengajukan permohonan anggaran untuk membangun gedung baru senilai Rp 180 miliar untuk dua tahun pada tahun 2008. Permohonan tersebut sudah disetujui pihak pemerintah, namun tidak disetujui DPR untuk dimasukkan dalam APBN 2008-2009.

"Menurut DPR, KPK waktu itu dikasih bintang, bukan skala prioritas. KPK katanya (DPR) masih bisa memanfaatkan gedung-gedung lain yang tersedia," katanya.

Meski demikian, Johan mengatakan, persoalan gedung baru tidak memengaruhi kinerja KPK. "Bukan berarti mengurangi kinerja kita. Kita tetap bersemangat," ujarnya.

Pembangunan gedung baru bagi lembaga negara menjadi perbincangan publik, menyusul rencana DPR yang akan memulai pembangunan gedung baru pada Juni 2011 mendatang. Rencana mendapat respons keras karena anggarannya yang mencapai Rp1,1,38 triliun.

Baca juga: Penting Mana,Gedung DPR atau Gedung KPK?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com