Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Gedung Baru Tak Mewah?

Kompas.com - 29/03/2011, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso bersikukuh bahwa biaya pembuatan gedung baru DPR RI tidak semewah yang ramai dibicarakan publik. Priyo juga berpendapat, pembuatan satu ruangan anggota Dewan tak menelan biaya hingga Rp 800 juta seperti dilansir media. Secara keseluruhan, total pembangunan fisik gedung baru DPR mencapai Rp 1,138 triliun. Benarkah tak mewah dengan dana sebesar itu?

"Pembangunan gedung itu tak semewah yang disangka orang. Saya mohon teman-teman pers meluruskan pemberitaan, tak benar Rp 800 juta per ruangan," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (29/3/2011).

Berdasarkan penjelasan yang diperolehnya dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, politisi Golkar ini mengatakan, biaya tersebut sudah termasuk fasilitas lainnya seperti lift dan listrik. Lagi pula, lanjutnya, Setjen menyebutkan bahwa anggaran pembangunan gedung baru DPR RI lebih murah dari sejumlah bangunan kementerian lainnya.

Priyo menunjukkan selembar kertas yang menunjukkan tabel perbandingan biaya pembangunan gedung DPR dengan tiga gedung kementerian lainnya, yaitu Gedung Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Kemendiknas 12 lantai dengan anggaran Rp 7.557.000 per meter persegi, Gedung Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes meliputi 12 lantai dan 2 basement dengan anggaran Rp 7.463.255, serta Gedung Badan Pemeriksa Keuangan 18 lantai dengan anggaran Rp 9.334.783.

Sementara itu, anggaran gedung baru DPR RI dengan 36 lantai, 3 basement, dan 1 semibasement mencapai Rp 7.269.000.

"Saya tak menguasai betul. Tapi itu tak sejelek apa yang Anda sangka," tambahnya.

Priyo enggan berkomentar lagi soal perhitungan. Namun, dia mengharapkan Setjen menjalankan prosesnya dengan baik tanpa akal-akalan. Setjen juga diminta menyelenggarakan lelang secara transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai substansi Perpres No 54/2010, termasuk mengundang KPK, BPK, dan lainnya untuk mengawasi proses yang berlangsung. Menurutnya pula, seluruh fraksi harus saling menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan yang makin membuat kisruh rencana pembangunan gedung baru ini.

"Tapi yang penting, tolong ini diluruskan karena tujuannya tidak semewah yang disangka itu. Kalau bikin kolam ikan dan renang, saya tak setuju. Tapi kalau perkantoran normal, jangan dimusuhi seperti itu," tandasnya. 

Di gedung yang baru nanti, setiap anggota DPR akan menempati ruangan seluas 111,1 meter persegi. Ruangan ini akan ditempati bersama seorang sekretaris pribadi dan empat staf ahli. Gedung ini rencananya akan mulai dibangun pada 22 Juni 2011. Dengan biaya pembangunan fisik gedung sebesar Rp 7,2 juta per meter persegi, maka setiap ruangan anggota Dewan akan menyerap biaya tak kurang dari Rp799,92 juta atau hampir Rp800 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Nasional
    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Nasional
    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Nasional
    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Nasional
    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    Nasional
    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

    Nasional
    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

    Nasional
    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

    Nasional
    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

    Nasional
    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

    Nasional
    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    Nasional
    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com