Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 800 Juta, Lebih Baik Bangun Pusat Data

Kompas.com - 29/03/2011, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai bahwa angka Rp 800 juta yang dianggarkan untuk satu ruangan anggota Dewan terlalu mahal. Dari pada membangun ruang anggota Dewan yang baru dan mewah, menurutnya, lebih baik DPR membangun fasilitas penunjang kinerja lainnya, seperti pusat data dan perpustakaan,

"Sebenarnya saya pribadi yang dibutuhkan bukan gedung baru anggota, tapi gedung untuk law center, budget center, perpustakaan, dan pusat data," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/3/2011).

Selama ini, lanjutnya, perpustakaan DPR RI tak banyak dikenal, apalagi dikunjungi. Posisinya pun tak banyak yang tahu. Oleh karena itu, yang lebih diperlukan saat ini, menurutnya, adalah fasilitas penunjang anggota Dewan untuk dapat bekerja profesional.

Menurut politisi PKS ini, DPR sebaiknya tidak hanya fokus pada kepentingan anggota masing-masing saja, tapi juga pada kepentingan rakyat yang diperjuangkan oleh anggota Dewan sebagai wakil rakyat. Lagi pula, anggota Dewan juga seharusnya lebih fokus dalam kerja memperkuat anggaran dan legislasi.

Rp 800 juta
Sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR Sumirat mengatakan, satu ruangan anggota Dewan rata-rata luasnya mencapai 111,1 meter persegi. Berdasarkan analisis Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan fisik gedung publik dihargai Rp 7,2 juta per meter persegi. Angka ini naik dari perhitungan Sekretariat Jenderal sebelumnya yang hanya sekitar Rp 6 juta.

Dengan data demikian, rata-rata biaya yang akan dihabiskan untuk fisik satu ruang anggota DPR RI mencapai Rp 799,92 juta. Perlu diingat, harga ini hanya untuk fisik gedung, belum termasuk mebel, aksesori, dan kelengkapan lain. Harganya tak jauh berbeda dengan harga satu apartemen di kawasan elite di Jakarta berikut isinya.

Satu ruangan 'mewah' ini akan diisi oleh satu orang anggota Dewan, berikut satu sekretaris pribadinya dan lima tenaga ahli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com