Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: Ini Serangan Politik untuk PKS

Kompas.com - 21/03/2011, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menilai, rangkaian pengaduan yang dilakukan oleh pendiri PKS Yusuf Supendi terhadapnya dan dua elite PKS lain merupakan serangan politik untuk partai yang didirikan tahun 2002 ini. Anis bersama dua petinggi PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan Hilmi Aminuddin, dituding menggelapkan dana kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 sebesar Rp10 miliar.

Menurut Anis, ini menjadi pelengkap ”serangan” kepada PKS pasca-pengambilan keputusan terhadap usulan hak angket perpajakan.

”Tentu ada (muatan politis). Kami sedang mempelajari dulu detailnya seperti apa,” tuturnya di Gedung DPR, Senin (21/3/2011).

Internal partai, lanjut Anis, sebenarnya sudah mengetahui adanya pergerakan serangan politik terhadap PKS semacam ini. Namun, PKS tidak mau bereaksi berlebihan karena menurut dia persoalan ini adalah persoalan biasa saja, meski polanya sudah berlangsung lama.

Anis juga mengatakan, PKS sudah mengetahui pihak yang ada di belakang Yusuf. Namun, selama ini pihaknya tak bereaksi berlebihan karena tak melihat adanya ancaman bagi PKS. Dari partai politik lain atau bukan, Wakil Ketua DPR ini enggan berkomentar lebih jauh. Yang pasti, kata dia, partai menangkap adanya permainan yang tetap harus dihadapi dengan sikap santai karena tak ada ancaman yang berarti untuk internal partai.

”Secara logika, memang ada kesan serangan balik kepada PKS. Tapi detailnya seperti apa, ini sedang kami pelajari. Cuma, peta itu kelihatan buat PKS. Saya menduga masih akan ada lagi beberapa serangan di beberapa hari ke depan,” tambahnya.  

Siang ini, sekitar pukul 14.00, Yusuf mendatangi Gedung KPK untuk memasukkan laporannya. Ketika ditanya mengapa tidak menyelesaikan persoalan tersebut secara internal dalam partai, mantan anggota DPR 2004-2009 ini mengatakan, ”Ya, kalau tidak bisa diselesaikan dalam internal partai, ya lapor KPK,” kata Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Nasional
    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Nasional
    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

    Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com