Pemerintah: TNI Tak Paksa Ahmadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah prajurit TNI di Jawa Barat melakukan sejumlah tindakan yang memaksa jemaah Ahmadiyah untuk bertobat dan mengubah keyakinannya di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, berdasarkan pengecekan ulang di lapangan, pemerintah tak menemukan unsur paksaan dalam tindakan yang dilakukan TNI terhadap jemaah Ahmadiyah seperti yang diduga sebelumnya.

"Kita sudah cek. Itu tidak ada unsur yang negatif. Artinya pemaksaan dan sebagainya, memang kalau Pangdam minta diamankan, ya dilakukan  tapi tidak dalam kegiatan apa pun," ungkapnya di Gedung DPR RI, Rabu (16/3/2011).

Oleh karena itu, lanjut Purnomo, jelas bahwa tidak ada masalah atau kasus yang diduga oleh sebuah lembawa swadaya masyarakat beberapa hari lalu. Menurutnya, malah ada pemutarbalikkan fakta di lapangan.

Penilaian serupa juga datang dari Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurutnya, tindakan prajurit TNI justru positif. TNI malah membantu agar warga Ahmadiyah tak menjadi sasaran kekerasan. "Itu justru kita berterima kasih dong. Bukan intervensi buruk. Orang selalu lihat sisi buruk, coba lihat dong sisi positifnya," katanya.

Patrialis juga menambahkan, sah-sah saja jika aparat keamanan atau polisi meminta bantuan TNI dalam mengimplementasikan Pergub Jawa Barat terkait Larangan Ahmadiyah di lapangan. TNI juga tak boleh menolak atas dasar pemahaman bahwa pembangunan bangsa dilakukan bersama-sama. Begitu juga sebaliknya, jika TNI merasa butuh pertolongan polisi dalam melakukan tugasnya dalam darurat perang atau tugas lainnya.