Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita "The Age" Justru Untungkan SBY

Kompas.com - 14/03/2011, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik J Kristiadi menilai pemberitaan miring terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di koran Australia, The Age dan Sydney Morning Herald merupakan keuntungan bagi SBY sendiri. Presiden SBY bisa menunjukkan penghargaan kepada kebebasan pers, termasuk kondisi kebebasan pers di dalam negeri.

"Enggak ada apa-apa. SBY justru bisa mengatakan di sini sangat transparan. Bahkan wartawan pun sudah menulis yang hampir sama kerasnya dengan The Age kan. Keuntungannya bahwa kita adalah negara yang sangat demokratis," ungkap Kristiadi di Gedung DPR RI, Senin (14/3/2011).

Presiden SBY pun, lanjut Kristiadi, bisa menempuh prosedur yang normal dengan menginstruksikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Negara untuk menghubungi kedua media terpercaya di Benua Kanguru itu untuk melayani hak jawabnya. Tentu, keduanya akan memenuhi permintaaan Presiden SBY.

"Dia (SBY) bisa minta penjelasan sebagai individu. Iya dong, dia bisa minta cover both side. Dia bisa mendesak agar dia juga diwawancarai. Etikanya kan harus mau. Itu kan aturannya begitu," tambahnya.

Kristiadi juga menilai, Indonesia tak perlu meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar Australia mengenai pemberitaan tersebut. Menurutnya, pekerjaan pers dan media sebagai pilar negara demokrasi tentu tak ada kaitannya dengan pendapat negara. Oleh karena itu, salah kaprah jika Indonesia menyalahkan pemerintahan Australia dalam persoalan ini.

"Setiap negara demokrasi akan memberikan kebebasan kepada persnya. Tapi suara persnya kan bukan suara negara atau suara pemerintah. Jadi tidak ada urusan dengan negara ini. Jadi biasa saja. Sama seperti kita bisa kritik siapa saja, kita bisa mengagumi siapa saja. Tapi itu nothing to do dengan sikap pemerintah. Tidak ada. Anda kan kalau memberitakan kan tidak ada hubungannya dengan pemerintah kan. Apalagi, ini koran yang sudah tua sekali. Abad ke-19 sudah terbit. Jadi biasa saja," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com