Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Nyatakan Penyesalan Mendalam

Kompas.com - 11/03/2011, 17:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia menyampaikan penyesalan terdalamnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia atas pemberitaan harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald yang memuat informasi dari WikiLeaks yang menuding Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan. Seperti diketahui, informasi dari WikiLeaks tersebut merupakan bocoran dari kawat-kawat rahasia Kedubes AS di Jakarta.

Demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar AS Jakarta yang disampaikan melalui surat elektronik, Jumat (11/3/2011). "Seperti yang diungkapkan Menteri Luar Negeri AS, Amerika Serikat sangat menyesal pembocoran informasi apa pun yang dimaksudkan sebagai rahasia, termasuk pembicaraan pribadi antara rekan sejawat atau penilaian dan observasi pribadi dari diplomat kami. Kebijakan luar negeri resmi kami tidak ditetapkan melalui pesan-pesan ini, tetapi di Washington," tulis siaran elektronik itu.

Penerbitan oleh harian The Age dan Sydney Morning Herald tersebut, menurut pemerintah AS tidaklah bertanggung jawab. Pada dasarnya, laporan lapangan dari Indonesia ke Washington yang disampaikan melalui kawat-kawat diplomatik tersebut merupakan laporan mentah, belum lengkap, prematur, dan belum dibuktikan kebenarannya.

"Dokumen-dokumen itu tidak dapat dilihat secara berdiri sendiri atau mewakili kebijakan AS," tulisnya.

Kedutaan AS juga mengatakan bahwa selama ini Amerika Serikat merasa beruntung memiliki mitra seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Seperti Presiden Obama katakan dalam lawatannya ke Jakarta November 2010, Indonesia-AS sama-sama memiliki ikatan yang erat berkat adanya hubungan historis, budaya, dan ekonomi," tulisnya.

Terkait bocornya kawat-kawat rahasia AS di situs WikiLeaks, Kedutaan Besar AS mengutuk hal tersebut. Pembocoran informasi oleh situs milik Julian Assange itu dinilai berpotensi merusak hubungan antar negara. "Pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah oleh WikiLeaks berimplikasi pada nyawa dari individu yang disebutkan berada dalam bahaya tapi juga bagi kerjasama antara negara-negara," tulisnya.

Pagi ini, Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel juga menyatakan hal senada dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Scot menyampaikan keprihatinan mendalam pemerintah AS dan menyampaikan bahwa yang termuat di WikiLeaks adalah informasi mentah.

Cepatnya klarifikasi pemerintah AS tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan apresiasinya. "Tapi kita mencatat betapa cepatnya pemerintah AS beri tanggapan resmi, ini sikap sangat baik," kata Marty seusai jumpa pers.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

    Nasional
    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Nasional
    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    Nasional
    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Nasional
    KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    Nasional
    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

    Nasional
    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    Nasional
    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Nasional
    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Nasional
    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Nasional
    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Nasional
    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    Nasional
    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com