Kontrak Politik Direvitalisasi Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan empat mata antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Selasa (8/3) sore di Wisma Negara, Kompleks Istana, Jakarta, menyepakati partai berlambang pohon beringin itu tetap berada dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

Namun, untuk memperteguh koalisi di pemerintah dan legislatif, keduanya menyepakati untuk merevitalisasi kontrak politik antara Partai Golkar dan partai-partai politik koalisi lainnya yang mendukung pemerintah.  

"Revitalisasinya seperti apa, saya belum tahu. Saya hanya bergabung setelah selesainya pertemuan empat mata antara Presiden dengan Pak Ical. Yang jelas, jelas Partai Golkar akan tetap berada dalam koali si dan akan dilakukannya revitalisasi dalam koalisi," tandas Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto kepada Kompas di Jakarta, Selasa petang.

Ditanya mengenai kelanjutan isu reshuffle kabinet dari pertemuan keduanya, Djoko mengaku tidak tahu menahu. Saya, kan, tidak ikut pertemuan, hanya masuk di akhir pertemuan. Jadi, tidak tahu soal reshuffle, kelit Djoko.

PAN Bersyukur

Adapun menurut Menteri Koordinator Perekonomian, yang juga Ketua DPP Partai Amanant Nasional Hatta Radjasa, pihaknya meras a bersyukur Partai Golkar tetap bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar Partai Golkar tetap menjaga koridor yang sama untuk tetap menjaga soliditas dalam prinsip dengan partai koalisi pemerintah lainnya.

"Koridor itu tidak perlu dirumuskan satu per satu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, sebuah garis maya yang disepakati bersama di antara partai-partai koalisi lainnya, termasuk Partai Golkar. Nah, di situlah sikap kenegarawanan kita sebagai pol itisi dalam wadah koalisi diuji," tandas Hatta lagi.

Tentang revitalisasi dalam kontrak politik partai-partai pendukung pemerintah, Hatta mengaku belum tahu. Tentu, Presiden Yudhoyono akan membicarakannya lagi bersama-sama dengan partai-partai politik koalisi lainnya tentang hal itu, tambahnya.

Hatta mengaku belum tahu mengenai rencana pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti halnya pertemuan antara Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jadi, saya juga tidak tahu soal reshuffle kabinet, lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, selain bersepakat Partai Golkar tetap berada dalam partai koalisi pendukung pemerintah, Partai Golkar juga menginginkan adanya kesepakatan politik baru dalam kontrak politik yang akan menegaskan adanya jaminan Partai Golkar untuk tetap dapat mengkritisi pemerintah di legislatif.

Bagi Partai Golkar, pertemuan itu seperti sebuah antiklimaks bagi kisruh politik reshuffle yang ternyata hanya gertak sambal belaka. Sebab, seperti kami duga, Presiden itu tidak akan melepas Partai Golkar demi untuk kestabilan pemerintahannya, kata Bambang lagi.