Tak Minta Maaf, Dipo Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Media Group, OC Kaligis, melaporkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada polisi, Sabtu (26/2/2011), terkait seruannya untuk memboikot media yang kerap mengkritik pemerintah. OC Kaligis datang ke Badan Reserse Kriminal Polri bersama Direktur Pemberitaan dan Program MetroTV Suryopratomo.

Dipo dilaporkan kepada polisi karena mengabaikan somasi Media Group yang menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada Media Group dalam 3 x 24 jam atau selambatnya Sabtu (26/2/2011) pukul 15.00.

Sebelum masuk ke ruang Bareskrim Polri, Kaligis mengatakan, setiap hari banyak warga masyarakat yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun, Presiden tidak mempersoalkan itu. Bahkan, para pengkritik diundang ke Istana untuk silaturahim.

"Saban hari banyak orang di jalanan yang mendiskreditkan pemerintah dan menuntut Presiden diganti. Bahkan, ada demo yang melakukan personifikasi seorang Presiden sebagai seekor kerbau. Namun, Presiden tidak mempersoalkan itu. Ini apa maksud Dipo," tutur Kaligis.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Rabu lalu, Dipo menyatakan apa yang dilakukannya adalah untuk melindungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari ancaman pemakzulan. Menurut dia, pemberitaan media massa cenderung menjelek-jelekkan pemerintah sehingga berdampak besar bagi keberlangsungan negara.

Dipo dikecam karena pernyataannya yang menyebutkan media yang selalu mengkritik pemerintah tidak akan mendapat iklan dari institusi pemerintah. Dipo menyatakan akan meminta sekretaris jenderal dan humas-humas lembaga negara tak memasang iklan di media bersangkutan.

Menurut Dipo, ancaman yang ia sampaikan merupakan bentuk pendidikan terhadap media. Ia menyebut, MetroTV, TV One, dan harian Media Indonesia sebagai media yang kerap mengkritik pemerintah melalui pemberitaan yang ia sebut tidak terukur.