Massa Temanggung Dikerahkan Dua Kelompok

Kompas.com - 09/02/2011, 12:16 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sekitar 1.000 orang yang melakukan kerusuhan di sekitar di Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, berasal dari dua organisasi masyarakat. Massa itu sengaja didatangkan dari kota-kota di sekitar Temanggung.

"Mereka dari dua kelompok masyarakat. Rata-rata ada yang mengajak," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara RI (Polri) Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Markas Besar Polri, Rabu (9/2/2011).

Boy mengatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pihaknya tengah memburu beberapa orang yang diduga kuat mengerahkan massa. Ketika ditanya mengenai identitas kelompok masyarakat yang dimaksud, Boy belum bersedia menjelaskan.

Boy mengatakan, kondisi di Temanggung telah normal. Meski demikian, pihaknya tetap mengerahkan 1.050 personel untuk berjaga di beberapa lokasi.

Baru satu tersangka

Hingga saat ini Polri baru menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni M (22). Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Djihartono mengatakan, M mengaku merusak gereja, kendaraan polisi, dan fasilitas Pengadilan Negeri Temanggung. Barang bukti yang disita berupa batu bata. "Kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah karena kerusuhan itu melibatkan banyak orang," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

    Nasional
    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

    Nasional
    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

    Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

    Nasional
    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

    Nasional
    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

    Nasional
    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

    DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

    Nasional
    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

    Nasional
    'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    "Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

    Nasional
    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

    Nasional
    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

    Nasional
    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

    Nasional
    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

    Nasional
    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

    Nasional
    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.