Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Banyak Menteri "Tidak Bunyi"!

Kompas.com - 04/02/2011, 16:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu unsur pimpinan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyikapi dengan kritis kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Selama setahun ini dia mencatat adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang "tidak bunyi". 

Dikatakan "tidak bunyi", menurut Priyo, terutama untuk hal-hal besar menyangkut kementeriannya. Sedikit sekali keputusan penting yang diambil para menteri tersebut.

"Saya tidak tahu kenapa, anggota kabinet, karena mungkin ekstra hati-hati, tidak ada terobosan besar," katanya dalam jumpa pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/2/2011).

Sering kali, Priyo melanjutkan, isu-isu problematika bangsa yang besar diambil alih langsung oleh Presiden.

"Mestinya ke depan, meskipun nanti tidak ada (reshuffle) atau ada, hendaknya para menteri tidak ragu-ragu membantu Presiden," ujarnya.

Hanya saja, Priyo enggan menyebutkan siapa saja menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang dinilai DPR "tidak bunyi" itu. Terkait dengan isu reshuffle kabinet, sebagai perwakilan Partai Golkar di DPR, Priyo menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur terhadap hal-hal yang menjadi kewenangan Presiden itu. Presiden diminta tidak ragu jika memang merasa perlu mengganti para menterinya.

"Termasuk ke partai koalisi, termasuk Partai Golkar," ujar Priyo.

Partai Golkar, tuturnya, tidak akan meminta tambahan jatah menteri dari Presiden. Namun, jika diminta mempersiapkan calon menteri, Partai Golkar akan menyiapkannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com