Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyeksi Politik PKB 2014

Kompas.com - 31/01/2011, 10:00 WIB

Partai sering dikritik tidak berbuat langsung untuk rakyat. Bagaimana Anda menjelaskannya?

Ada tiga fenomena. Pertama, citra DPR yang euforia. Kedua, produk DPR dan pemerintah pusat-daerah yang positif tidak kelihatan, yang negatif menonjol. Pembangunan ini berjalan, tetapi karena kompleksitas masalah yang begitu besar, siapa pun partainya dan pemerintahnya belum tentu bisa seperti membalikkan tangan menghasilkan kemakmuran. Bahkan, yang antipartai pun disuruh memerintah hari ini tidak akan bisa mempercepat pembangunan.

Fenomena ketiga, fenomena ekspektasi yang terlampau tinggi terhadap politik dan demokrasi. Oleh karena itu, peran kepartaian, terutama yang besar-besar, mendorong perbaikan citra partai. Harus diakui kewajiban minimum partai belum dilakukan.

Mengapa partai tidak kembali ke dasar, partai menjalankan fungsinya dengan baik seperti artikulasi kepentingan, perekrutan politik, sosialisasi politik, dan lain-lain?

Partai belum berjalan sesuai dengan khitah sebagai partai, terutama penyerapan aspirasi, agregasi, dan perekrutan politik. Dalam fungsi perekrutan politik, diakui itu belum tertangani dengan baik. Anggota DPR dan DPRD, apalagi dengan suara terbanyak, tidak sepenuhnya ditentukan oleh partai. Kayak PKB, (anggota DPR dan DPRD) yang jadi sebagian di luar dugaan.

Ada satu fungsi partai politik yang belum jalan di PKB, yaitu manajemen konflik. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik PKB?

Karena pengalaman berpolitik dan berpartai ini, kan, 10 tahun, maka ada beberapa karakter berpolitik yang belum terbangun, yaitu rendahnya sportivitas melihat perbedaan, berdemokrasi secara adil (fair).

Saya memaklumi ada masa transisi, ada proses regenerasi yang masih terjadi. Gus Dur seorang demokrat sejati, tetapi sifat paternalistik dan tradisi yang semuanya harus ditentukan satu orang melahirkan perekrutan politik yang tidak sempurna.

Tetapi, kita meyakini apa yang terjadi (di PKB) ini sudah menjadi pengalaman yang berharga. Di lingkungan Nahdlatul Ulama ini ada sejumlah partai selain PKB. Semuanya masih keluarga. Pengalaman 10 tahun ini mulai menyadarkan bahwa kita harus mulai bersama lagi di PKB. Ini harus dilalui.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com