Proyeksi Politik PKB 2014

Oleh Subur Tjahjono

Di antara enam anggota Koalisi Partai Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono, Partai Kebangkitan Bangsa adalah ”anak baik”. PKB mendukung sepenuhnya Setgab, yang dinilai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar justru akan mempercepat pembangunan.

Sambil berkonsentrasi mendukung pemerintahan, Muhaimin Iskandar masih harus menyatukan faksi-faksi yang ada di partai pewaris pemikiran mantan Ketua Umum Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. Secara legalitas, kepengurusan pimpinan Muhaimin yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, faksi Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri Gus Dur, dalam sejumlah kesempatan menyebut, ”PKB Muhaimin boleh legal, tetapi kami PKB yang asli”. Yenny memimpin PKB yang disebut sebagai PKB Gus Dur. Kalau Yenny Wahid berkantor di kawasan Kalibata, Muhaimin berkantor di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Muhaimin, beberapa waktu lalu di Kantor Dewan Pengurus Pusat PKB Jalan Raden Saleh:

Bagaimana PKB bisa bergabung ke Setgab dan ”setia” di Setgab? Koalisi yang dibangun sejak kontrak koalisi adalah parpol dengan presiden terpilih. Lalu, terjadi kontrak koalisi yang lebih permanen antara Presiden/Wapres dan kami. Pada perkembangannya, kontrak sampai 2014 itu, partai di DPR tidak bisa menyesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan di Setgab.

Perbedaan pendapat muncul, bahkan sampai voting di DPR. Padahal, kontrak jelas, yaitu kebersamaan. Karena muncul inkonsistensi di koalisi, lalu lahir ide Setgab. Setgab lahir setelah implementasi kerja sama tidak jalan.

Bagi PKB, koalisi dengan SBY itu berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain kecocokan PKB dengan SBY. Saya diskusi dengan banyak kiai dan pengurus, semua sepakat SBY orang baik. Layak didukung. Memimpin dengan hati. Tidak neko-neko.

Hubungan SBY dengan PKB, kami ingin menunjukkan, dengan berkoalisi, kami berpolitik untuk pekerjaan dan pembangunan. Kami bekerja untuk mempercepat kemakmuran. Politik nomor dua.

Apakah Setgab tidak mengganggu mekanisme saling kontrol dan menyeimbangkan (checks and balances) pemerintah-DPR? Saya kira kalau sifatnya agenda kebersamaan, misalnya yang mendesak UU Pengadaan Tanah untuk proyek pembangunan atau UU Keuangan Negara, tidak membutuhkan checks and balances. Keberadaan Setgab justru mempercepat agenda pembangunan.

Setgab ini berbeda dengan Sekretariat Bersama Golkar dulu yang menyamakan visi misi. Setgab ini masih memelihara perbedaan. Mempersilakan pilihan-pilihan kontrol di DPR.

Dengan bergabung ke Setgab, apa manfaat yang diperoleh PKB? Dengan adanya Setgab, menteri-menteri PKB, yang tidak memiliki dukungan besar di DPR, bisa bekerja lebih tenang. Tidak diganggu dan didukung parpol anggota Setgab. Kalau dulu habis waktu di DPR. Sekarang dengan adanya Setgab, kami tidak terganggu oleh aktivitas politik di DPR.

Selain itu, kami berharap cita-cita awal stabilitas politik terjaga dengan baik, solid, sinergis, berjalan. Itu yang setahun awal ini belum sepenuhnya terjadi. Contohnya kinerja pemerintahan pada 100 hari pertama, setengah tahunan, dan satu tahun, tidak terlampau kelihatan karena hiruk-pikuk politik begitu dominan, baik di parlemen maupun di media massa.

Manfaat dengan bergabung di Setgab tentu tidak langsung. Tetapi, dengan adanya Setgab, ide-ide PKB masuk, baik yang konseptual maupun penentuan keputusan politik. Termasuk dalam semua undang-undang, semua ide PKB bisa dititipkan. Itulah keuntungan paling konkret, semua pemikiran PKB bisa dititipkan di Setgab. Kalau ada kritik di internal Setgab, itu biasa. Justru yang agak berbeda pendapat soal RUU Pemilihan Umum.

Model pembahasan di Setgab sebetulnya bagaimana?

Misalnya saat membahas RUU Keistimewaan DI Yogyakarta, saya dapat laporan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan RUU DIY, semua partai menanggapi. Lalu, disepakati dua hal. Pertama, mengkaji lebih dalam atau meredakan ketegangan dengan mengendapkan pikiran. Kedua, dibentuk tim. Jadi, pembahasan di Setgab itu bersifat tematis.

Bukankah itu oligarkis? Sejauh ini yang menjadi bahan pembicaraan pada hal-hal tertentu, tidak semua. Sejauh yang saya amati tidak kemudian mengganggu perdebatan di DPR. Bahkan, beberapa kasus, di Setgab selesai, di DPR tidak selesai. Artinya, Setgab justru menjadi sarana ketika di DPR tidak ada titik temu, di Setgab bisa terjadi titik temu.

Sejauh yang saya amati, potensi oligarki belum kelihatan. Karena itu, sejauh mungkin justru saya ingin meletakkan Setgab sebagai tempat penjernihan, klarifikasi, agar politik tidak terlampau liar dan mengganggu proses-proses pemerintahan.

Wapres Boediono selalu menyatakan demokrasi harus menghasilkan kesejahteraan. Bagaimana Anda mewujudkannya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi? Ada yang paling nyata, apabila demokrasi sebagai prosedur pengambilan keputusan tidak berbelit-belit, sebagai eksekutif saya merasakan cepat. Misalnya pembahasan anggaran atau pembahasan undang-undang, sehingga kebutuhan kita terhadap perubahan undang-undang tidak berlarut-larut.

Jadi, dalam konteks demokrasi dan kesejahteraan, bagaimana prosedur demokrasi menambah kekuatan dukungan pada pilihan-pilihan percepatan pembangunan. Kedua, dalam persaingan politik atau proses politik, memberi keleluasaan waktu dan keleluasaan kiprah secara lebih dalam.

Namun, keinginan saya, Setgab harusnya mampu membuat prioritas-prioritas. Misalnya politik anggarannya, anggaran untuk pembangunan yang langsung dirasakan rakyat. Posisi strategis Setgab harusnya di situ. Namun, sekarang masih berdasarkan tema yang aktual saja. Sekarang, kan, semuanya mau diraih. Dalam Program Legislasi Nasional, maunya kan semuanya dibahas. Harusnya dibuat prioritas yang diputuskan di Setgab.

Partai sering dikritik tidak berbuat langsung untuk rakyat. Bagaimana Anda menjelaskannya?

Ada tiga fenomena. Pertama, citra DPR yang euforia. Kedua, produk DPR dan pemerintah pusat-daerah yang positif tidak kelihatan, yang negatif menonjol. Pembangunan ini berjalan, tetapi karena kompleksitas masalah yang begitu besar, siapa pun partainya dan pemerintahnya belum tentu bisa seperti membalikkan tangan menghasilkan kemakmuran. Bahkan, yang antipartai pun disuruh memerintah hari ini tidak akan bisa mempercepat pembangunan.

Fenomena ketiga, fenomena ekspektasi yang terlampau tinggi terhadap politik dan demokrasi. Oleh karena itu, peran kepartaian, terutama yang besar-besar, mendorong perbaikan citra partai. Harus diakui kewajiban minimum partai belum dilakukan.

Mengapa partai tidak kembali ke dasar, partai menjalankan fungsinya dengan baik seperti artikulasi kepentingan, perekrutan politik, sosialisasi politik, dan lain-lain?

Partai belum berjalan sesuai dengan khitah sebagai partai, terutama penyerapan aspirasi, agregasi, dan perekrutan politik. Dalam fungsi perekrutan politik, diakui itu belum tertangani dengan baik. Anggota DPR dan DPRD, apalagi dengan suara terbanyak, tidak sepenuhnya ditentukan oleh partai. Kayak PKB, (anggota DPR dan DPRD) yang jadi sebagian di luar dugaan.

Ada satu fungsi partai politik yang belum jalan di PKB, yaitu manajemen konflik. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik PKB?

Karena pengalaman berpolitik dan berpartai ini, kan, 10 tahun, maka ada beberapa karakter berpolitik yang belum terbangun, yaitu rendahnya sportivitas melihat perbedaan, berdemokrasi secara adil (fair).

Saya memaklumi ada masa transisi, ada proses regenerasi yang masih terjadi. Gus Dur seorang demokrat sejati, tetapi sifat paternalistik dan tradisi yang semuanya harus ditentukan satu orang melahirkan perekrutan politik yang tidak sempurna.

Tetapi, kita meyakini apa yang terjadi (di PKB) ini sudah menjadi pengalaman yang berharga. Di lingkungan Nahdlatul Ulama ini ada sejumlah partai selain PKB. Semuanya masih keluarga. Pengalaman 10 tahun ini mulai menyadarkan bahwa kita harus mulai bersama lagi di PKB. Ini harus dilalui.